PKS Setuju Demokrat Desak Anies Segera Deklarasi Cawapres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
PKS Setuju Demokrat Desak Anies Segera Deklarasi Cawapres

Bacapres Anies Baswedan (kanan) di Museum dan Galeri SBY*ANI di Pacitan, Kamis (17/8/2023) (ANTARA/Destyan Handri Sujarwoko)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara soal desakan Partai Demokrat agar calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera memutuskan cawapresnya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pihaknya sepakat dengan Demokrat. Menurutnya, Anies harus segera menentukan figur cawapres mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 2024 semakin dekat.

“Kita setuju segera deklarasi, kenapa? Karena ini tinggal 6 bulan lagi nih. Waktu enam bulan itu waktu paling minimal untuk kita bisa penetrasi ke akar rumput yang efektif,” kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/8).

Baca Juga:

Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Mardani menyebut, KPP tidak memiliki waktu banyak untuk menunda-nunda deklarasi cawapres pendamping Anies. Sebab, jika dibandingkan dengan capres lain, Anies tidak memiliki infrastruktur politik yang mewah.

“Kalau Pak Prabowo katakan, Mas Ganjar itu punya, Prabowo panggungnya panjang, Mas Ganjar sampai September ini masih oke, terus PDIP punya infrastruktur yang bagus, kepala daerah banyak mau bikin acara bagus,” tutur Mardani.

“Jadi saya setuju, kita perlu segera deklarasi dan jangan menunggu yang tidak pasti, sebenarnya yang pasti sudah ada,” imbuhnya.

Baca Juga:

PKS Klaim akan Totalitas Menangkan Anies di Pemilu 2024

Menurut Mardani, cawapres yang akan maju mendampingi Anies sudah mengerucut ke satu nama.

“Tetapi tentu kita hargai ketika ada pendapat lain, tapi pendapat lain juga perlu menghargai kesepakatan besar yang memang sudah terbentuk,” ungkapnya.

Namun, kata Mardani, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tengah mencari momentum yang tepat untuk mengumumkan nama cawapres.

“Ketika berbincang Mas Anies mengatakan cari momentum, kemudian memastikan bahwa nanti sudah ditentukan dia akan terus meningkat momentumnya, jangan sampai berhenti atau turun,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Menunggu Tawaran Cawapres Anies

#Anies Baswedan #Partai Politik #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Bagikan