Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 21 Agustus 2023
Demokrat Minta NasDem Bijak untuk Segera Umumkan Cawapres Anies

Anies Baswedan. (ANTARA/Darwin Fatir/dok)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MeraPutih.com - Belum ada titik terang atau tanda-tanda bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan segera mengumumkan cawapres pendampingnnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief mendesak Anies Baswedan untuk secepatnya memutuskan siapa cawapres yang bakal mendampinginya.

Langkah tersebut juga dianggap Andi Arief untuk mendongkrak pamor Anies yang saat ini berada posisi paling buncit di antara capres lain, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Baca Juga:

PKS Klaim akan Totalitas Menangkan Anies di Pemilu 2024

"Saya berharap @aniesbaswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," tulis Andi Arief melalui Twitter pribadinya, Senin (21/8).

Andi Arief juga meminta Partai NasDem untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi keputusan Anies dalam menentukan wakilnya nanti.

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun Tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," tuturnya.

Baca Juga:

Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Menunggu Tawaran Cawapres Anies

Bawahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini pula meminta Anies untuk menyamarakatan sikap pada partai koalisi perubahan baik Partai Demokrat, NasDem dan PKS. Menurut dia, semua partai koalisi mempunyai andil dalam pencalonan Anies.

"Buat @aniesbaswedan harus memperlakukan 3 partai dengan posisi yang sama. Tidak ada partai yang diberi keistimewaan," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Disambut Ribuan Orang di Bandung

#Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Akun Facebook “Atun Trisnawati” mengunggah narasi yang menyebut Jokowi tak suka dengan keputusan Prabowo
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Jokowi Marah Setelah Prabowo Masukan Anies ke Deretan Menteri Kabinet Merah Putih
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Indonesia
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Keputusan tersebut merupakan komitmen para ketum parpol untuk memastikan wakil rakyat tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Minggu, 31 Agustus 2025
Para Ketum Parpol Sepakat Pecat Anggota DPR Bermasalah Mulai 1 September
Bagikan