PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 04 Juni 2020
PKS Minta Pemprov DKI Perketat Protokol Kesehatan bila Panti Pijat Dibuka

Petugas Satpol PP DKI Jakarta menutup tempat usaha Spa Hotel Golden Hands karena masalah perizinan. (ANTARA/HO-Satpol Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengatakan Achmad Yani meminta Pemprov untuk menimbang dahulu pembukan panti pijat dan tempat hiburan malam setelah PSBB berakhir.

Menurutnya, pembukaan operasional panti pijat itu harus dilakukan dibarengi protokol kesehatan yang ketat.

Baca Juga:

Anies Diminta Buka Tempat Panti Pijat Paling Terakhir, Ini Alasannya

"Semua usaha-usaha yang memang ada izinnya, kemudian mereka mengikuti apa yang sudah ditetapkan protokol kesehatannya oleh pemerintah. Saya kira nanti protokolnya pasti kan ada jaga jarak, kalau memang dia panti pijat jaga jarak, yah pasti susah," kata Yani di Jakarta, Rabu (3/6).

Ilustrasi - Penyegelan diskotek di kawasan Mangga Besar, Taman Sari Jakaarta Barat, Sabtu (8/2/2020). (ANTARA/HO-Humas Satpol PP DKI Jakarta)
Ilustrasi - Penyegelan diskotek di kawasan Mangga Besar, Taman Sari Jakaarta Barat, Sabtu (8/2/2020). (ANTARA/HO-Humas Satpol PP DKI Jakarta)

Ia pun meyakini, jika tempat hiburan malam dan panti pijat dibuka saat corona belum terkendali dipastikan akan terjadi kasus selanjutnya. Sebab, lanjutnya, tidak sedikit orang asing yang mendatangi lokasi itu dan langsung bersentuhan dengan orang-orang di sekelilingnya.

"Apalagi nanti yang datang banyak orang-orang asing, terus enggak ketahuan bawa penyakit kan kasihan nanti malah tertular. Yah artinya kalau memang dibuatkan protokol, yah protokolnya harus ditaati kalau enggak siap ditindak tegas sesuai aturan (Pergub Nomor 31 tahun 2020)," jelasnya.

Baca Juga:

Bakal New Normal, KAJ Terapkan "Aturan Main" Baru di Setiap Peribadatan Gereja

Namun begitu, Yani mendukung rencana Pemda DKI untuk kembali mengoperasikan tempat pariwisata demi meningkatkan perekonomian. Tetapi, kata Yani, Pemprov harus segera menyampaikan konsep tatanan kehidupan baru kepada warga.

“Dampak ekonomi sangat terasa, kita juga sudah dengar kemarin (paparan Gubernur Anies Baswedan) untuk APBD 2020 yang dicanangkan Rp87,95 triliun sekarang perkiraan menjadi Rp47,2 triliun atau 53 persen penurunannya," tutup Yani. (Asp)

Baca Juga:

Masih Temukan Kasus Baru, Anies Perpanjang Kembali PSBB Selama 14 Hari?

#Virus Corona #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan