Pj Heru Tanggapi Temuan Bahwa Jakarta Urutan Pertama Daerah Rawan SARA di Pemilu 2024
Zulfikar Sy - Jumat, 13 Oktober 2023
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/10/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza
MerahPutih.com - Jakarta menempati posisi paling puncak sebagai daerah yang memiliki kerawanan politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menyikapi hal itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berdoa agar Pemilu 2024 baik Pilpres, Pileg dan Pilkada berjalan sukses dan lancar tanpa adanya gangguan.
Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini pun menyampaikan bahwa Pemprov DKI telah menggelar koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dan Pangdam Jaya Mayjen Mohamad Hasan.
Baca Juga:
Tunda Proses Hukum Peserta Pemilu 2024, Mabes Polri: untuk Jaga Kondusifitas
"Ya pertama kemarin kita sudah kumpul, Pak Kapolda, Pak Pangdam, jajaran Pemda (DKI), ya mudah-mudahan kondusif, kami komunikasi terus dengan Forkompida," tuturnya, Kamis (13/10).
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut bahwa Jakarta menjadi provinsi tertinggi pertama yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi politisasi SARA di Pemilu 2024.
Bawaslu pun merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA. Pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).
Kemudian ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).
"Inilah enam provinsi paling rawan,kalau kita bicara soal isu soal politisasi sara" ujar anggota Bawaslu Lolly Suhenty, yang dikutip Rabu (11/9).
Baca Juga:
Pekan Depan, Mabes Polri Mulai Tempatkan Anggotanya yang Khusus Jaga Pemilu 2024
Berdasarkan pemetaan yang disusun Puslitbangdiklat Bawaslu tersebut, Lolly berharap enam provinsi berpotensi kerawanan tertinggi politisasi SARA ini memiliki strategi dalam melakukan pencegahan.
"Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA," ujarnya. (Asp)
Baca Juga:
Jelang Pemilu, Tokoh Muda Betawi Imbau Warga Waspada Politisasi SARA di Jakarta
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
