Pidato Jokowi Harus Jadi Program Terealisasi

MerahPutih.com - Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2021 di tengah situasi pandemi COVID-19 memberi pesan optimisme bagi rakyat Indonesia.

"Pidato kenegaraan itu lebih menekankan titik persoalan pandemi dan optimisme yang dibangun oleh presiden," kata Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin di Jakarta, Senin (16/8)

Ujang mengatakan, pidato kenegaraan Presiden Jokowi kali ini berbeda jika berkaca pada pidato serupa di tahun-tahun sebelumnya yang didominasi laporan lembaga-lembaga negara. Kendati demikian, masih belum terlihat roh dalam pidato tersebut yang mampu menggerakkan, memotivasi, dan membawa semangat perubahan.

Baca Juga:

Sinyal Nirkomitmen Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi

Di samping pidato, sebagian masyarakat Indonesia yang sedang kesulitan akibat terdampak pandemi COVID-19 membutuhkan pendekatan yang lebih konkret.

"(Masyarakat) harus didekati secara psikologis dan sosiologis," ujar Ujang.

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyebutkan esensi pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Joko Widodo, cukup memberikan optimisme.

"Tetapi skema kebijakan yang disertai proyeksi sebagaimana disampaikan presiden diharapkan tidak berhenti di atas kertas. Jangan sekadar menjadi teks pidato tanpa aksi nyata," kata Karyono menanggapi pidato kenegaraan Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin.

Karena pidato kenegaraan yang disampaikan presiden telah menjadi dokumen negara. Maka dari itu, isi pidato presiden harus direalisasikan dan semua pejabat pemerintahan di bawah presiden harus mewujudkan apa yang menjadi arahan presiden.

Misalnya, Presiden Jokowi minta harga tes PCR diturunkan ke kisaran Rp450-550 ribu dan beberapa jenis obat penangan COVID-19 gratis, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat, perlunya akselerasi vaksinasi, sinergitas kebijakan dan koordinasi antar-lembaga harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab soal ini.

Begitu pula, arahan presiden yang terkait dengan percepatan dan efektifitas bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra-Kerja, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM yang diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen harus segera terealisasi dan tepat sasaran.

"Semua pejabat di bawah presiden yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab harus memastikan semua arahan presiden berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak boleh lagi terjadi kondisi yang bertolak belakang antara kebijakan dengan fakta di lapangan," kata Karyono menegaskan.

Dia mengingatkan, Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan sudah mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan di tengah situasi pandemi.

"Arahan presiden ini harus benar-benar menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. Tak kalah pentingnya, diperlukan dukungan dan sinergi antar-lembaga negara mensukseskan program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Kejar Target Investasi Rp 900 Triliun, Jokowi Sesumbar Izin Usaha Tak Akan Ribet