Siaga Corona

Pengamat Sosial Sebut Virus Informasi Hoaks Jauh Lebih Berbahaya dari Covid-19

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 04 Maret 2020
 Pengamat Sosial Sebut Virus Informasi Hoaks Jauh Lebih Berbahaya dari Covid-19

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Seiring tertular virus corona terhadap warga Indonesia, ratusan bahkan ribuan informasi hoaks mengisi ruang interaksi di pelbagai platform media sosial.

Tak pelak lagi, kondisi ini menurut pengamat sosial Devie Rahmawati ancaman virus informasi hoaks lebih berbahaya dari pada virus corona Covid-19.

Baca Juga:

PWI: Banyak Media Abai Kode Etik Jurnalistik Dalam Pemberitaan Terkait Corona

Menurut pengajar Universitas Indonesia ini, virus informasi hoaks membuat masyarakat tidak rasional lagi dalam bersikap.

"Jadi ancaman terbesar adalah virus informasi hoaks bukan virus corona," kata Devie di Jakarta, Selasa (3/3) malam.

Polisi terpaksa diterjunkan ke pusat perbelanjaan guna antisipasi panic buying oleh masyarakat
Polisi terjun langsung ke pusat perbelanjaan untuk antisipasi panic buying oleh warga terkait ancaman virus corona (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, Devie mengungkapkan 'panic buying' yang dilakukan masyarakat setelah virus corona positif pertama di Indonesia diumumkan sebagai salah satu dampak dari informasi yang tidak komprehensif yang diterima oleh masyarakat.

Selama ini, lanjut dia, menerima informasi virus corona sudah mewabah di seluruh dunia dan mereka yang terjangkit akan meninggal dunia.

Masyarakat, ujar dia, belum menerima informasi bagaimana mencegah dan mengatasi penyakit baru tersebut. Ketidaktahuan tersebut menimbulkan ketakutan.

"Ketakutan mendorong insting kita untuk bertahan, bertahan itu ada dua, 'fight atau flight', pergi atau bertarung (bertahan)," terang Devie.

Devie mengatakan ketika positif corona pertama di Indonesia diumumkan wajar jika masyarakat bereaksi irasional melakukan 'panic buying' sebagai langkah bertahan dari situasi yang tidak bisa diprediksi.

Tapi hal tersebut tidak dibiarkan, perlu ada kepastian informasi, sehingga ketika masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dengan cepat membantu masyarakat untuk memilih apa yang harus dilakukan berikutnya, pergi atau bertahan.

"Dalam konteks bernegara memang perlu segera ada kepastian informasi," katanya.

Devie berpendapat, jika 'panic buying' masih berlanjut artinya ada yang tidak berperan. Negara harus segera mengantisipasi dengan menggerakan seluruh elemen negara untuk memiliki narasi yang komprehensif dan masif.

"Jadi narasi yang utuh menggunakan seluruh aparatur negara menyampaikan informasi tersebar dengan benar," kata Devie.

Penerima Australian Awards terkait isu Democratic Resilience yang membahas soal disinformasi itu mengatakan saat situasi normal informasi yang tidak benar jauh lebih banyak tersebar dari pada informasi benar. Apalagi di masa tidak normal seperti kondisi saat ini, saat bencana terjadi, baik itu bencana alam maupun wabah.

Kondisi tersebut membuat informasi yang tidak benar semakin berlipat. Hal ini dikarenakan kecenderungan manusia adalah menjadi pahlawan bagi orang lain.

"Ketika dia menerima informasi yang relevan dengan kondisi sekarang yang menurut dia orang lain harus tau, dia ingin menjadi pahlawan untuk menyebarkannya," kata Devie.

Padahal, lanjut dia, disaat itulah muncul masalah, sehingga jika hal itu bisa segera diatasi maka masyarakat akan mengambil langkah yang bijak, tidak melakukan 'panic buying'.

Baca Juga:

Habis Akibat Corona, Warga Terdampak Abu Vulkanik Gunung Merapi Sulit Dapat Masker

Panic buying' adalah reaksi awal sebagai sifat alamiah manusia yang belum utuh menerima informasi.

Devie Rahmawati sebagaimana dilansir Antara, menyebutkan perlu ada SOP sosialisasi informasi satu pintu tetapi betul-betul mewakili pemerintah dan menjadi rujukan masyarakat mendapatkan informasi.

"Jadi kalau ada SOP sosialiassi informasi, satu pintu yang betul-betul mewakili pemerintah yang menjadi rujukan masyarakat dan informasi harus konprehensif dan diupdate secara berkala dan masif," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Dampak Virus Corona, Penerbangan ke Jepang dan Italia Bakal Dibatasi

#Virus Corona #Pengamat Sosial #Penyebar Hoaks #Berita Hoax
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Komisi I DPR mendorong kampanye agar satu orang memiliki satu akun media sosial. Sebab, akun tersebut dimanfaatkan untuk menggiring opini hingga menyebarkan hoaks.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Marak Akun Palsu, Komisi I DPR Dorong Kampanye 1 Orang Punya 1 Akun Medsos
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Utang Makin Banyak, ASEAN Sebut Indonesia Bangkrut pada 2030
Indonesia dikabarkan bakal bangkrut pada 2030, karena utang yang semakin menumpuk. Apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Utang Makin Banyak, ASEAN Sebut Indonesia Bangkrut pada 2030
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Stasiun TV dilarang menayangkan aksi unjuk rasa, karena mengandung unsur kekerasan. Lalu, apakah informasi tersebut benar?
Soffi Amira - Minggu, 07 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Stasiun TV Dilarang Tayangkan Aksi Unjuk Rasa karena Mengandung Unsur Kekerasan
Indonesia
TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Menurut Kapuspen TNI, Brigjen Freddy Ardianzah, konten-konten menyesatkan itu sengaja digoreng untuk mendiskreditkan TNI sekaligus memecah belah soliditas TNI dan Polri.
Frengky Aruan - Jumat, 05 September 2025
TNI Merasa Jadi Sasaran Hoaks dan Adu Domba, Pastikan Solid bersama Polri Jaga Stabilitas Keamanan Nasional
Indonesia
Bantahan TNI Terkait 5 Kabar Yang Tuduh Ada Dugaan Keterlibatan TNI Dalam Demo
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membantah informasi yang menyebutkan anggota TNI terlibat dalam aksi demonstrasi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Bantahan TNI Terkait 5 Kabar Yang Tuduh Ada Dugaan Keterlibatan TNI Dalam Demo
Indonesia
Aksi Demo di Bandara Adalah Hoaks, Kapolresta Bandara Soetta: Jangan Terhasut Provokasi
Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol Ronald Sipayung mengimbau masyarakat untuk tidak terhasut provokasi.
Frengky Aruan - Kamis, 04 September 2025
Aksi Demo di Bandara Adalah Hoaks, Kapolresta Bandara Soetta: Jangan Terhasut Provokasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: ART Ahmad Sahroni Luka Parah akibat Dikeroyok saat Penjarahan
ART Ahmad Sahroni dikabarkan luka parah akibat dikeroyok massa saat penjarahan. Apakah informasi tersebut bisa dibenarkan?
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: ART Ahmad Sahroni Luka Parah akibat Dikeroyok saat Penjarahan
Indonesiaku
[HOAKS atau FAKTA]: Drivel Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Ternyata Anggota PSI
Drivel ojol yang bertemu Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, merupakan anggota PSI. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Rabu, 03 September 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Drivel Ojol yang Bertemu Wapres Gibran Ternyata Anggota PSI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Akhirnya Setuju Bupati Pati Sudewo Diberhentikan dari Jabatannya
Untuk diketahui, mekanisme pemberhentian bupati diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Akhirnya Setuju Bupati Pati Sudewo Diberhentikan dari Jabatannya
Bagikan