Pengamat Nilai KPU, Bawaslu dan Kubu 01 Berhasil 'Kalahkan' Prabowo-Sandi

Suasana sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Selasa (18/6) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Merahputih.com - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Selasa (18/6) dinilai telah memberikan jalan terang bagi publik atas berbagai informasi selama ini yang menyatakan bahwa telah terjadi kecurangan dalam pilpres.
Pengamat politik Wempy Hadir menilai, sanggahan yang dilakukan oleh KPU merupakan jawaban ampuh atas dugaan kecurangan yang disampaikan oleh kubu BPN Prabowo-Sandi.
BACA JUGA: Selain Mengesahkan Alat Bukti, MK Juga Tolak Saksi Prabowo-Sandi Dilindungi LPSK
"KPU sebagai pihak termohon telah memberikan jawaban yang rasional berdasarkan data dan fakta yang dikumpulkan mulai dari tingkat TPS hingga ke tingkat nasional," kata Wempy kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (18/6).
Selain itu, apa yang dijelaskan oleh KPU berkaitan dengan saksi pada setiap jenjang perhitungan suara mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/kota, Provinsi hingga pusat juga mematahkan tuduhan kecurangan.
Direktur Indo Polling Network ini menganggap, dari penjelasan yang disampaikan oleh KPU, tidak ada celah untuk terjadinya kecurangan, karena pada setiap jenjang perhitungan selalu ada saksi dari kedua kubu capres baik Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.

"Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh kubu 02 selama ini patut diduga tidak memiliki data dan fakta yang valid. Sehingga tidak heran kubu 02 mengalami kesulitan untuk membuktikan dalil yang mereka sampaikan dihadapan hakim MK," jelas Wempy.
Selain itu, berdasarkan pengawasan Badan Pengawas Pemilu menyatakan bahwa tidak ada indikasi kecurangan TSM (terstruktur, sistematis dan masif) seperti yang dituduhkan oleh kubu 02.
BACA JUGA: Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Anggap Bambang Widjojanto Cs Terlalu Mendramatisir Saksi
"Pengakuan KPU dan Bawaslu tentu menjadi salah satu rujukan bagi hakim MK untuk memutuskan sengketa pemilu presiden 2019 ini. Apalagi KPU dan Bawaslu secara tegas menyatakan sikap mereka berdasarkan data dan fakta," ungkap Wempy.
"Saya melihat bahwa mereka sudah menyampaikan secara jujur mengenai apa yang terjadi dan apa yang mereka tangani sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing," tambah dia. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Palu Hakim MK Siap Diketuk: Keputusan Krusial Mengenai Uji Formil UU TNI dan UU BUMN Diputus Hari Ini

Iwakum Ajukan Judicial Review, Ketua AJI: Penting Ingatkan Negara soal Kewajiban Lindungi Jurnalis

Sri Mulyani Buka Suara usai Rumahnya Dijarah, Minta Masyarakat Ajukan Judicial Review ke MK

Prabowo Perintahkan Anak Buahnya Pelajari Putusan MK yang Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan

MK Putuskan Wakil Menteri Tidak Boleh Rangkap Jabatan

Iwakum Hadiri Sidang Perdana Uji Materi UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 di Mahkamah Konstitusi

Iwakum Minta MK Pertegas Pasal Perlindungan Wartawan di UU Pers

Aksi Teatrikal Iwakum depan Gedung MK: Minta Perlindungan Wartawan Dipertegas
