Pengamat Nilai Gelaran Christmas Carol Hanya Pencitraan Anies untuk Tarik Simpati Publik

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 Desember 2019
  Pengamat Nilai Gelaran Christmas Carol Hanya Pencitraan Anies untuk Tarik Simpati Publik

Christmas Carol di beberapa lokasi di Jakarta (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menggelar Christmas Carol di beberapa titik ibu kota.

Trubus menilai, meski kebijakan itu bagus, namun kental pencitraan oleh Anies.

Baca Juga:

Anies Gelar Christmas Carol di 11 Titik, Warga: Bagus Jakarta Plural

"Saya khawatir ini hanya lips service atau pencitraan umtuk menunjukkan kepada pemeluk agama lain yang memang paling banyak pilih Ahok (Basuki Tjahaja Purnama)," kata Trubus kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (19/12).

Pengamat nilai Christmas Carol hanya ajang pencitraan Anies Baswedan
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah (Foto: fh.usakti.ac.id)

Trubus melanjutkan, Anies seakan tengah mencari dukungan di tengah banyaknya kontroversi terhadap dia seperti anggaran fantastis hingga pemberian penghargaan untuk diskotek.

"Kalau memang sifatnya tak mendadak, kenapa gak dari sebelumnya. Tapi kenapa malah sekarang.ini dilihatnya satu upaya dari Anies memahami publik dan merangkul publik," jelas Trubus.

Pengajar dari Universitas Trisakti ini menganggap, dampak positif untuk Anies secara langsung tak banyak.

Christmas Carol di Jakarta
Gelaran Christmas Carol untuk pertama kalinya berlangsung di Jakarta (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

"Karena sifatnya seremonial. Hanya cenderung lip service kalau untuk menarik simpati sebagai pemimpin populis karena selama ini kelompok minoritas ditempatkan sebagai marjinal," terang Trubus.

Trubus berharap agar kebijakan Anies ini diikuti di wilayah lainnya.

Baca Juga:

Warga Sarankan Pemprov DKI Adakan Christmas Carol di CFD

"Ini program bagus dan tepat. Contoh daerah laim terutama Jawa Barat yang memang tinggi pembelahan mayoritas dan minoritas. Ini diteruskan saja," papar Trubus.

Jika perlu, ormas yang selama ini cenderung keras, diajak juga untuk berpartisipasi. Seperti Front Pembela Islam.

"Kalau perlu dilibatkan yang muslim saja sebagai panitia. Mereka yang selama ini vokal dan menentang perbedaan sekalian diberikan kesempatan untuk membantu," tutup Trubus.(Knu)

Baca Juga:

DKI Gelar Christmas Carol, Pengamat: Yang Paling Penting untuk Umat Nasrani Perlindungan

#Anies Baswedan #Pengamat Kebijakan Publik #Gubernur DKI Jakarta #Natal
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, tak setuju dengan pernyataan bawah pasar di Jakarta kumuh.
Soffi Amira - Jumat, 19 September 2025
Pengamat tak Terima Pasar di Jakarta Kumuh, Sebut Perbaikan Sudah Terlihat Jelas
Indonesia
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Program pendidikan bagi lansia ini terselenggara melalui kerja sama Pemprov DKI dengan Universitas Respati Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Sekolah Lansia Jadi Prioritas, Gubernur Pramono: Saatnya Beri Ruang Bahagia bagi Warga Senior
Indonesia
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Wisuda Akbar Sekolah Lansia SPP adalah bentuk penghargaan sekaligus pengakuan nyata terhadap para lansia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
1.618 Lansia Diwisuda di TMII, Pecahkan Rekor Wisudawan Terbanyak
Indonesia
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Pemprov DKI berkomitmen menjadikan RSUD Budi Asih sebagai rumah sakit rujukan terpercaya di Jakarta dengan fasilitas dan layanan prima.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 16 September 2025
Tinjau RSUD Budi Asih, Gubernur Pramono Janji Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan
Indonesia
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Pramono melalui Pemprov DKI berkomitmen memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui berbagai program.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ungkap Ada 1.195 Kebakaran di Jakarta sepanjang 2025, 267 di Antaranya Berhasil Diatasi Warga
Indonesia
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Jika terbukti efektif mengurai kemacetan, kebijakan jalur gratis Tol Fatmawati 2 akan diperpanjang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Uji Coba Jalur Gratis di Tol Fatmawati 2, Gubernur Pramono Turun Langsung Pantau Kemacetan
Indonesia
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Rencana perubahan status PAM Jaya dari Perumda menjadi Perseroda serta pelaksanaan IPO berawal dari inisiatif Gubernur DKI Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Gubernur Pramono Ubah Status Hukum PAM Jaya Jadi Perseroda, Pengamat Kebijakan Publik: Tidak Betentangan dengan ketentuan Hukum
Indonesia
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Bank Jakarta turut menyambut baik dan mendukung penuh program pemenuhan hunian yang diakselerasi oleh Pemprov DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Bagikan