Pengamat: Manuver Yorrys Sinyalemen Beringin 'Bergoyang' Lagi


Pengamat politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno (Foto: uinjakarta.ac.id)
MerahPutih.Com - Manuver politisi senior Golkar Yorrys Raweyai mendesak percepatan Munas partai untuk mengevaluasi kinerja Ketua Umum Airlangga Hartarto menurut pengamat politik Adi Prayitno sebagai sinyalemen bahwa partai beringin itu 'bergoyang' lagi.
Menurut pengajar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, desakan Munas untuk evaluasi kinerja Airlangga dan Golkar justru menyalahi mekanisme internal partai itu sendiri. Sebab, Munas bukan jawaban yang tepat atas pencapaian Golkar pada Pemilu 2019.
"Cukup dengan mekanisme biasa yang sudah diatur Golkar," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini di Jakarta, Sabtu (22/6).

Sebelumnya, Yorrys Raweyai mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar dipercepat, sebelum Presiden terpilih Joko Widodo menentukan para menteri di kabinet yaitu bulan Oktober 2019.
"Periode saat ini berakhir di Desember 2019, namun kalau melihat dinamika saat ini, Munas dipercepat mengapa tidak. Sebelum Presiden terpilih Jokowi menentukan pilihan kabinet," kata Yorrys dalam diskusi Perspektif Indonesia, di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, Ketum Golkar kedepan tidak bisa sekaligus menjabat menteri di kabinet sehingga harus menentukan pilihan, apakah fokus menjadi pimpinan partai atau menjadi pembantu Presiden di kabinet.
BACA JUGA: Warga Padati Malam Puncak HUT Kota Jakarta di Bundaran HI
Bertemu Aung San Suu Kyi, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Keamanan di Rakhine
Yorrys Raweyai sebagaimana dilansir Antara mengatakan Ketum Golkar kedepan harus fokus dalam mengelola partai karena ada 500 lebih DPD Golkar Tingkat II dan 34 DPD Golkar Tingkat I.
"Apakah mau jadi Ketum Golkar atau menjadi Menteri di kabinet sehingga lebih fokus dan waktunya panjang yaitu lima tahun sehingga butuh waktu, persiapan dan kemampuan mengonsolidasikan," tutupnya.(*)
Bagikan
Berita Terkait
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP

Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan

Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik

KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang

Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy

Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru

Transaksi Harbolnas 2025 Ditarget Tembus Rp 35 Triliun, Pemerintah Janjikan Diskon Besar-besaran

Golkar Bantah Adanya 'Barter' Posisi Menteri di Reshuffle Kabinet Hari Ini

Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar

Golkar Nilai Prabowo Berhasil Redam Eskalasi Demonstrasi dengan Pendekatan Tegas Sekaligus Adil
