Pencabutan PPKM Harus Dilandasi Kajian Matang

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk menerapkan kebijakan secara arif sesuai dengan kondisi yang ada. Perubahan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), misalnya, harus dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Sebab, kata dia, kasus COVID-19 belum dipastikan ujungnya seperti apa. WHO pun belum melepas status pandemi secara umum.

Baca Juga

Jokowi Berencana Akhiri PSBB dan PPKM Akhir Tahun Ini

"Di berbagai negara, kondisi COVID-19 itu memang berbeda-beda. Ada yang sudah relatif aman, ada juga yang masih terpapar," kata Saleh dalam keterangannya, Kamis (22/12).

"Masyarakatnya pun menyikapi dengan berbagai cara. Ada yang masih ketat dengan prokes, ada yang sudah longgar, bahkan ada yang sudah tidak memperhatikan lagi soal itu," sambung dia.

Dikatakan Saleh, meski saat ini kasus COVID-19 sedang landai, Indonesia harus tetap selektif dalam mengeluarkan kebijakan. Pasalnya, kasus COVID-19 masih ditemukan dan masih banyak yang terpapar.

"Artinya kalaupun ada kebijakan pencabutan PPKM, harus dibarengi dengan arahan dan himbauan kepada masyarakat," ujarnya.

Misalnya, pemerintah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Menurut Saleh, PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi COVID-19, tapi di setiap saat.

"Himbauan terhadap PHBS ini bisa dilakukan di tempat kerja, di kampus, sekolah, pasar, rumah ibadah, dan lain-lain. Dengan PHBS, masyarakat diyakini akan jauh dari penyakit," imbuhnya.

Baca Juga

Penerapan PPKM Jelang Pergantian Tahun Cegah Lonjakan Kasus COVID-19

Saleh menyarankan pemerintah mempromosikannya melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang sudah ada sejak lama. Jika PPKM dicabut, intensitas dan intensifikasi Germas perlu ditingkatkan.

"Di dalam Germas, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan perlu diamplifikasi setiap saat. Termasuk mengingatkan akan bahaya penyakit-penyakit menular yang bisa saja berkembang di masyarakat," ujarnya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini mengingatkan ada banyak penyakit menular yang masih tetap berbahaya seperti COVID-19, HIV, TBC, dan Polio. Ia meyakini, dengan sosialisasi PHBS ini, ada banyak target yang bisa diperoleh.

Lebih lanjut Saleh mempersilakan Presiden Jokowi mengambil kebijakan pencabutan PPKM. Namun, harus tetap membumikan PHBS di tengah masyarakat. Menurutnya, PHBS adalah tindakan preventif penting yang biayanya ringan dan masih terjangkau.

"Apalagi, anggaran kegiatan germas sudah ada di kemenkes. Tinggal dimultifikasi saja di kementerian dan lembaga lain yang terkait," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

PPKM Tetap Diberlakukan saat Libur Nataru