Pemprov DKI Larang Ada Kegiatan Galian Jelang KTT Asean


Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan aturan dalam menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean yang digelar pada bulan September 2023. Kebijakan yang diambil Pemprov DKI ialah melarang kegiatan galian di wilayah ibu kota.
Kendati demikian, Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho tidak merinci secara gamblang kapan larangan ini akan diberlakukan. Tapi pastinya galian lobang di jalan tak akan terlaksana sampai September.
Baca Juga:
"Pak Pj Gubernur kemarin menyampaikan dalam rangka kita menyongsong Asean Summit di KTT ASEAN itu, untuk di bulan September, tidak ada lagi yang namanya galian," kata Hari di Jakarta, Rabu (25/1).
Jika ada yang ingin melakukan pengerjaan galian seperti untuk pembuatan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di jalan protokol, maka ia akan meninjau perencanaannya. Apabila belum selesai sampai menjelang September, maka ia tak mengizinkannya.
Baca Juga:
Pj Gubernur DKI Beri Layanan Terbaik untuk Penyelenggaraan KTT ASEAN
"Itu kalau mau gali menggali itu mungkin bisa bulan-bulan ini sampai bulan depan lah," ucapnya.
Anak buah Pj Heru Budi Hartono ini mengungkapkan, pengerjaan SJUT di wilayah Jakarta Pusat dan Selatan yang memiliki banyak jalan protokol memang akan tertunda. Namun, ia meminta proyeknya dialihkan untuk wilayah pinggiran seperti Jakarta Timur.
"Ya kalau di pinggir-pinggir, masih di timur pinggiran, monggo aja. Tapi kalau protokol itu sudah kita larang," tuturnya. (Asp)
Baca Juga:
Jokowi Bahas Ekosistem Kendaraan Listrik dalam KTT ASEAN-Jepang Ke-25
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok

MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama

Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka

Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo

Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru

Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1

Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta

Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
