Pandemi COVID-19, Orang Miskin Kian Bertambah
Warga mengamati permukiman di bantaran sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta, Rabu (15/4/2020). (Foto: ANTARA/M Risyal Hidayat/wsj).
MerahPutih.com - Pengentasan kemiskinan di Indonesia mengalami kemunduran. Angka kemiskinan bakal mencapai 11,5 persen pada akhir tahun 2020 atau kembali ke kondisi pada tahun 2011, jik penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi tidak berjalan sesuai harapan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), jumlah warga miskin di Indonesia bertambah lebih dari 1,6 juta orang dari data kemiskinan pada September 2019.
Seiring dengan terjadinya pandemi COVID-19, jumlah warga miskin telah meningkat menjadi 26,42 juta orang atau 9,78 persen, dibandingkan dengan data bulan September 2019 yang berjumlah 24,79 juta orang atau 9,22 persen.
Baca Juga:
Ma'ruf Amin Bantah Kemiskinan Indonesia Setingkat Negara Afrika
Ia mengatakan, untuk mencegah kemunduran semakin jauh, Pemerintah melakukan berbagai upaya melindungi kesejahteraan masyarakat, antara lain dengan memberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Bantuan Tagihan Listrik.
Selain itu, pemerintah telah memperluas cakupan penerima bantuan dari yang sebelumnya 25 persen rumah tangga dengan kondisi sosial ekonomi terbawah, menjadi 40 persen terbawah. Paling tidak, alokasi anggaran perlindungan sosial ini berjumlah Rp203,9 triliun.
Pemerintah pun, lanjut ia, telah meluncurkan dua program bantuan baru, yakni Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro dan program Subsidi Upah. Banpres Produktif Usaha Mikro ditujukan untuk 9,12 juta usaha mikro kecil (UMK) dengan total anggaran Rp22 triliun, sementara Subsidi Upah diberikan untuk 15,7 juta pekerja dengan anggaran Rp37,78 triliun.
Ia berharap, anggaran sangat besar untuk berbagai program bansos tersebut akan berkurang seiring dengan berakhirnya pandemi COVID-19 dan pulihnya ekonomi nasional.
"Pemerintah selanjutnya akan lebih menekankan kepada program pemberdayaan dalam rangka menanggulangi kemiskinan," ujarnya.
Baca Juga:
Ini Angka Prediksi Kemiskinan Setelah Pandemi COVID-19
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Penyaluran Bantuan Rp 900 Ribu Melalui PT Pos Masih Terkendala, Kemensos Janji Percepat Validasi
Kemensos Klaim 1 Tahun Prabowo, 77 Ribu Keluarga Tidak Lagi Dapat Bantuan PKH, Target 300 Ribu di 2026
3,9 Juta Nelayan Masuk Miskin Ekstrem, DPR Desak Program KNMP Jadi Solusi
Pekerja Bakal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogram dan 2 Liter Minyak Goreng
200.684 Orang Jakarta Dapat Bansos Rp 300 Ribu Pemenuhan Kebutuhan Dasar
33 Ribu Pendamping Dikerahkan Cek 12 Juta Pemerima Bantuan Sosial Diduga Salah Sasaran
Biaya Rp 15 Ribu Per Orang, Penyaluran Bansos Pakai PT POS Hanya Dilalukan di Daerah 3 T,
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya