NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 September 2021
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, menyebut tidak mempersoalkan jadwal pemilu apakah dilakukan pada Februari ataupun Mei 2024.

"Ini hanya persoalan jeda waktu. Bagi Partai NasDem tentunya tidak akan terpengaruh kapan pemilu itu dilakukan," kata Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, saat menghadiri pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, periode 2021-2026 di Kendari, Selasa (28/9).

Baca Juga:

PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April

Menurut dia, hal itu hanya persoalan teknis apakah pemungutan suara pada 21 Februari sesuai usulan KPU atau 15 Mei 2024 berdasarkan usulan pemerintah. Partainya hanya berusaha menyiapkan diri dengan membangun konsolidasi secara masif untuk menyongsong pemilu 2024 sedini mungkin.

"Apapun atau kapanpun waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemilu 2024, insya Allah tidak akan mempengaruhi konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Partai NasDem," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini kader Partai NasDem baik eksekutif maupun legislatif semua bahu-membahu membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dan belum pantas saat ini membahas calon presiden sebab seluruh masyarakat tengah berjibaku untuk terbebas dari pandemi global COVID-19.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto

"Pertanyaannya apakah pantas hari ini membicarakan calon presiden di tengah-tengah suasana yang masih kita berjibaku melihat pandemi yang baru kita kendalikan tetapi belum mampu kita habiskan. Itu yang lebih urgen daripada memasang gambar yang kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat," ujar dia.

Ahmad tidak menyebut nama yang bakal diusung Partai NasDem untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Meski demikian ia mengaku saat ini ada beberapa nama yang sudah dikantongi Ketua Umum DPP Partai NasDem.

"Hari ini ada beberapa nama yang sudah ada di kantung ketua umum, dan saya sendiri belum bisa buka kantung itu. Jadi biar Ketua Umum sendiri yang tahu siapa yang ada di katungnya. Tapi siapapun yang diputuskan untuk menjadi calon presiden Insya Allah itu putra terbaik yang dimiliki bangsa ini," kata Ahmad Ali dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi

#KPU #Pemilu #Pilpres 2024 #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Prabowo mengaku tak menyimpan dendam dengan Anies yang saat Pilpres 2024 menjadi capres usungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Senin, 29 September 2025
Prabowo: Terus Terang Aja Loh, Saya Tuh Nggak Dendam Sama Anies
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Bagikan