NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 September 2021
NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, menyebut tidak mempersoalkan jadwal pemilu apakah dilakukan pada Februari ataupun Mei 2024.

"Ini hanya persoalan jeda waktu. Bagi Partai NasDem tentunya tidak akan terpengaruh kapan pemilu itu dilakukan," kata Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, saat menghadiri pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, periode 2021-2026 di Kendari, Selasa (28/9).

Baca Juga:

PPP: Pemilu 2024 Lebih Rasional Digelar Bulan Maret atau April

Menurut dia, hal itu hanya persoalan teknis apakah pemungutan suara pada 21 Februari sesuai usulan KPU atau 15 Mei 2024 berdasarkan usulan pemerintah. Partainya hanya berusaha menyiapkan diri dengan membangun konsolidasi secara masif untuk menyongsong pemilu 2024 sedini mungkin.

"Apapun atau kapanpun waktu yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemilu 2024, insya Allah tidak akan mempengaruhi konsolidasi yang sedang dilakukan oleh Partai NasDem," tuturnya.

Ia mengatakan, saat ini kader Partai NasDem baik eksekutif maupun legislatif semua bahu-membahu membantu pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dan belum pantas saat ini membahas calon presiden sebab seluruh masyarakat tengah berjibaku untuk terbebas dari pandemi global COVID-19.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali (kanan), saat konferensi pers usai pelantikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NasDem Sulawesi Tenggara, Ali Mazi (kiri), di Kendari, Selasa (28/9/2021). ANTARA/Harianto

"Pertanyaannya apakah pantas hari ini membicarakan calon presiden di tengah-tengah suasana yang masih kita berjibaku melihat pandemi yang baru kita kendalikan tetapi belum mampu kita habiskan. Itu yang lebih urgen daripada memasang gambar yang kemudian mengganggu rasa keadilan masyarakat," ujar dia.

Ahmad tidak menyebut nama yang bakal diusung Partai NasDem untuk maju sebagai calon presiden pada 2024. Meski demikian ia mengaku saat ini ada beberapa nama yang sudah dikantongi Ketua Umum DPP Partai NasDem.

"Hari ini ada beberapa nama yang sudah ada di kantung ketua umum, dan saya sendiri belum bisa buka kantung itu. Jadi biar Ketua Umum sendiri yang tahu siapa yang ada di katungnya. Tapi siapapun yang diputuskan untuk menjadi calon presiden Insya Allah itu putra terbaik yang dimiliki bangsa ini," kata Ahmad Ali dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Mantan Hakim MK Sebut Jika Pemilu di Mei 2024 Tidak Langgar Konstitusi

#KPU #Pemilu #Pilpres 2024 #Pileg
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Indonesia
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
Aturan terkait dokumen capres-cawapres menjadi kewenangan KPU.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres  Cawapres Dikunci KPU
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan