Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia Kontras Kembali Kandas

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 01 November 2021
Mediasi Luhut dengan Haris Azhar dan Fatia Kontras Kembali Kandas

Menko Marves Luhut Panjaitan mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi terkait laporannya terhadap Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Mediasi antara Menko Manives, Luhut Binsar Pandjaitan dengan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti lagi-lagi batal digelar untuk ketiga kalinya.

Sedianya, mediasi itu akan kembali digelar pada hari Senin (1/11) setelah proses mediasi sebelumnya yakni pada Senin (21/10) lalu batal digelar karena penyidik memiliki agenda kedinasan.

Baca Juga:

Polda Metro Jaya Tunda Mediasi Haris Azhar dengan Luhut

Untuk saat ini, mediasi batal digelar lantaran Luhut sedang mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri KTT G20 di Italia.

“Klien kami LBP sedang melaksanakan tugas negara, G20 bersama Presiden Jokowi,” kata Pengacara Luhut, Juniver Girsang kepada wartawan, Senin (1/11).

Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (tengah) bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan), Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Simamora (kedua kiri) dan Kuasa Hukum Pieter Ell (kedua kanan) memperlihatkan surat undangan mediasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.
Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (tengah) bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan), Kepala Advokasi dan Pengacara LBH Jakarta Nelson Simamora (kedua kiri) dan Kuasa Hukum Pieter Ell (kedua kanan) memperlihatkan surat undangan mediasi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10/2021). ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

Atas dasar ini, pihaknya telah meminta kepada penyidik untuk menjadwalkan ulang proses mediasi tersebut. Permintaan itu, telah disampaikan secara resmi lewat sebuah surat pada Jumat (29/10) lalu.

“Kami menghormati undangan mediasi tersebut, jadi kami jawab dengan surat resmi untuk meminta penjadwalan ulang karena sedang tugas negara,” tuturnya.

Sebagai informasi, Luhut melaporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini buntut dari perbincangan Haris dan Fatia yang diunggah ke Youtube.

Baca Juga:

Jadwal Mediasi Luhut dengan Haris Azhar-Fatia Diundur Senin Depan

Laporan yang dilayangkan Luhut ini terdaftar nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Selaku pelapor, Luhut telah diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya selama kurang lebih satu jam pada Senin (27/9) silam. (Knu)

#Luhut Panjaitan #Haris Azhar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
Haris Azhar Ungkap Kasus Lee Kah Hin Tak Lepas dari 'Perang Dagang' Perusahaan Nikel
Kuasa hukum Lee Kah Hin, Haris Azhar, menyebut kasus yang menjerat kliennya tidak lepas dari konflik bisnis atau 'perang dagang' perusahaan tambang nikel.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Haris Azhar Ungkap Kasus Lee Kah Hin Tak Lepas dari 'Perang Dagang' Perusahaan Nikel
Indonesia
Diperiksa Polda Metro Jaya, Pandji Pragiwaksono Janjikan Kejutan Seru Sore Nanti
Komika Pandji Pragiwaksono datang memenuhi panggilan pemeriksaan di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jay
Wisnu Cipto - Jumat, 06 Februari 2026
Diperiksa Polda Metro Jaya, Pandji Pragiwaksono Janjikan Kejutan Seru Sore Nanti
Indonesia
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Indonesia
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Juga menekankan pentingnya program penghiliran untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia dengan Jepang sebagai mitra strategis. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 05 Juli 2025
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Indonesia
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Luhut mengakui pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih punya banyak kekurangan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Mei 2025
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Indonesia
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Menurut Luhut, saat ini banyak pengamat yang yang membuat pernyataan tanpa data jelas yang malah membuat keruh kondisi pemerintahan
Wisnu Cipto - Senin, 31 Maret 2025
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Gibran, Fadli Zon Hingga Luhut Panjaitan Bakal Beri Materi ke Kepala Daerah
Setelah itu, Menko Polkam Budi Gunawan juga bakal memberikan materi
Angga Yudha Pratama - Rabu, 26 Februari 2025
Gibran, Fadli Zon Hingga Luhut Panjaitan Bakal Beri Materi ke Kepala Daerah
Indonesia
Imbas Program Makan Bergizi Gratis, Jatah Dana Desa Mau Naik Jadi Rp 8 Miliar
Saat ini tiap desa mendapat jatah dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,1 miliar.
Wisnu Cipto - Jumat, 21 Februari 2025
Imbas Program Makan Bergizi Gratis, Jatah Dana Desa Mau Naik Jadi Rp 8 Miliar
Indonesia
Danantara Bakal Bikin Perusahaan Milik Negara Bekerja Lebih Efisien dan Transparan
Pembentukan lembaga pengelola aset negara tersebut merupakan langkah strategis yang dilakukan pemerintah, mengingat Danantara menggunakan skema bisnis joint venture yang menggabungkan beberapa usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 Februari 2025
Danantara Bakal Bikin Perusahaan Milik Negara Bekerja Lebih Efisien dan Transparan
Bagikan