Lodewijk Resmi Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Azis Syamsuddin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 September 2021
Lodewijk Resmi Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Azis Syamsuddin

Lodewijk Paulus dilantik jadi Wakil Ketua DPR. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI menetapkan anggota Fraksi Partai Golkar Lodewijk Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri setelah jadi tersangka korupsi di KPK.

"Kami tanyakan apakah Lodewijk Paulus dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis, (30/9).

Baca Juga:

DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Seluruh anggota DPR menyatakan setuju Lodewijk ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sebelum penetapan tersebut, Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Partai Golkar terkait dengan pengunduran diri Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

Selain itu, menurut dia, surat Partai Golkar tersebut juga menyebutkan penunjuk Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti tersebut dalam rapat paripurna untuk ditetapkan," ujarnya.

Setelah penetapan Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang bersangkutan dilantik dan dipandu mengucapkan sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin.

Sebelum jadi politikus, Lodewijk banyak mengisi posisi di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pada 2001, menjadi komandan Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus. Lalu, menjabat sebagai komandan jenderal Kopassus pada 2009, menggantikan Mayjen Pramono Edhie Wibowo.

Lodewijk juga sempat menjabat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan pada 2011. Jabatan terakhir yang diemban Lodewijk di TNI yakni Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat.

Karier Lodewijk sebagai politisi pernah diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar saat Idrus Marham tersandung kasus korupsi. Lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali menunjuk Lodewijk F. Paulus menjadi Sekretaris Jenderal Partai periode 2019-2024. (Pon)

Baca Juga:

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

#Breaking #Partai Golkar #Kasus Korupsi #Azis Syamsuddin #KPK #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - 22 menit lalu
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Aksi teaterikal pengunjuk rasa saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - 41 menit lalu
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Indonesia
KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun
Pemberantasan tindak pidana korupsi pada sektor anggaran tidak hanya berpotensi terjadi di pos penganggaran maupun pembiayaan, tetapi juga dapat terjadi di pos penerimaan.
Alwan Ridha Ramdani - 54 menit lalu
KPK Siap Bersama Kemenkeu Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun
Indonesia
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp 219,8 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - 1 jam, 55 menit lalu
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Indonesia
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Punya bukti kuat, Kejaksaan Agung cuek digugat Nadiem Makarim.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Tanggapi Gugatan Praperadilan Nadiem Makarim, Kejagung: Itu Hak Tersangka
Indonesia
Nama 5 Bos Travel yang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Uang Palak Kuota Haji
KPK mengusut adanya dugaan permintaan uang kepada biro perjalanan haji dalam kasus dugaan korupsi kuota haji pada Kementerian Agama 2023-2024.
Wisnu Cipto - Rabu, 24 September 2025
Nama 5 Bos Travel yang Diperiksa KPK Terkait Dugaan Uang Palak Kuota Haji
Indonesia
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Proses penegakan hukum yang berlangsung di KPK telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Rudy Tanoesoedibjo
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (ketiga kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Terpilih Anggito Abimanyu (kedua kiri), Wakil Ketua DK LPS Terpilih Farid Azhar Nasution (kedua kanan) Anggota DK LPS Terpilih Doddy Zulverdi (kiri) dan Ferdinan Dwikoraja Purba (kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (keenam kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (keenam kanan) dan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terpilih pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Bagikan