Lodewijk Resmi Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Azis Syamsuddin

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 September 2021
Lodewijk Resmi Jadi Wakil Ketua DPR Gantikan Azis Syamsuddin

Lodewijk Paulus dilantik jadi Wakil Ketua DPR. (Foto: Tangkapan Layar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat Paripurna DPR RI menetapkan anggota Fraksi Partai Golkar Lodewijk Paulus sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin yang mengundurkan diri setelah jadi tersangka korupsi di KPK.

"Kami tanyakan apakah Lodewijk Paulus dapat ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis, (30/9).

Baca Juga:

DPR Gelar Paripurna Pergantian Azis Syamsuddin

Seluruh anggota DPR menyatakan setuju Lodewijk ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Sebelum penetapan tersebut, Puan menjelaskan bahwa pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Partai Golkar terkait dengan pengunduran diri Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR.

Selain itu, menurut dia, surat Partai Golkar tersebut juga menyebutkan penunjuk Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Azis Syamsuddin.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku, pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti tersebut dalam rapat paripurna untuk ditetapkan," ujarnya.

Setelah penetapan Lodewijk sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang bersangkutan dilantik dan dipandu mengucapkan sumpah jabatan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Syarifuddin.

Sebelum jadi politikus, Lodewijk banyak mengisi posisi di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Pada 2001, menjadi komandan Satuan 81 Penanggulangan Teror Kopassus. Lalu, menjabat sebagai komandan jenderal Kopassus pada 2009, menggantikan Mayjen Pramono Edhie Wibowo.

Lodewijk juga sempat menjabat sebagai Pangdam I/Bukit Barisan pada 2011. Jabatan terakhir yang diemban Lodewijk di TNI yakni Komandan Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan (Kodiklat) TNI Angkatan Darat.

Karier Lodewijk sebagai politisi pernah diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Golkar saat Idrus Marham tersandung kasus korupsi. Lalu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto kembali menunjuk Lodewijk F. Paulus menjadi Sekretaris Jenderal Partai periode 2019-2024. (Pon)

Baca Juga:

LIPI Apresiasi Gerak Cepat Airlangga Cari Pengganti Azis Syamsuddin

#Breaking #Partai Golkar #Kasus Korupsi #Azis Syamsuddin #KPK #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
RKUHAP dilakukan melalui mekanisme kompromi yang sehat, dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan antara publik dan lembaga penegak hukum.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
DPR Akui Tidak Semua Masukan Diakomodir di RUU KUHAP, Pilih Mekanisme Kompromi
Indonesia
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
KPK telah menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka bersama Kepala Dinas PUPRPKPP Riau, M. Arief Setiawan, dan Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Kantor Kantor Dinas Provinsi Riau Digeledah KPK, Cari Bukti Pemerasan Gubernur
Indonesia
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
bahwa RUU KUHAP untuk memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
14 Subtansi RUU KUHAP Versi DPR, Klaim Transparan dan Berkeadilan
Indonesia
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
p=Para pekerja migran memiliki bekal keterampilan dan daya saing yang lebih kompetitif sebagai bekal kerja tinggi di luar negeri.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Selain Diberikan KUR, Buruh Migran Perlu Pelatihan Kerja Biar Punya Daya Saing
Indonesia
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Di Kabupaten Bogor saja masih terdapat 70 desa yang masuk kawasan hutan, dan sebagian mengalami kondisi infrastruktur yang lebih buruk dari Pinogu.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ribuan Desa Masuk Kawasan Hutan dan Berkonflik, DPR Sebut Dosa Negara
Berita Foto
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Pembahasan tingkat I terhadap revisi Undang-Undang (RUU) tentang tentang KUHAP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR dan Pemerintah Setujui RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan
Indonesia
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
BPKH tegaskan dukungan terhadap langkah KPK telusuri layanan haji. Pastikan dana haji dikelola profesional dan BPKH Limited tak terlibat operasional kargo.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 November 2025
BPKH Hormati Proses Hukum KPK dan Tegaskan Komitmen Transparansi Pengelolaan Dana Haji
Indonesia
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
puluhan poin masalah itu tercatat setelah pihaknya menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan 93 pihak, baik perseorangan maupun lembaga.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 November 2025
Ada Puluhan Poin Bermasalah, Komisi III DPR Bedah Lagi Draf RUU KUHAP
Berita Foto
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Kepala BGN Dadan Hindayana bersama Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang saat RDP dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
RDP Badan Gizi Nasional dengan Komisi IX DPR Bahas Penyerapan Anggaran Tahun 2025
Indonesia
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Huda juga menekankan pentingnya transparansi algoritma yang digunakan oleh aplikator
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
RUU Transportasi Online Masuk Prolegnas 2026, DPR Kejar Keadilan Status Pengemudi dan Transparansi Algoritma
Bagikan