KSP Janji Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 Juni 2021
KSP Janji Pelibatan Masyarakat Lokal Dalam Membangun Ibu Kota Negara Baru

Desain ibu kota negara. (Foto: PUPR)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Selain menyiapkan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, pemeritah berjanji menyiapkan pengembangan sumber daya manusia di daerah tersebut.

"Pembangunan tidak hanya infrastruktur, namun juga membangun dan mengembangkan SDM. Saat fasilitas IKN dibangun, kualitas SDM harus ditingkatkan," ujar Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dalam acara KSP Mendengar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (17/6).

Baca Juga:

DPR Belum Bahas RUU Ibu Kota Negara

Juri menyebut, pembangunan IKN akan mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal, selain menjadi transformasi pembangunan dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan koordinasi serta sinkronisasi kementerian dan lembaga.

"Harus ada komunikasi lebih lanjut, untuk memonitor permasalahan lebih lanjut. Masih perlu adanya pendalaman data maupun fakta untuk mendalami permasalahan," ucap-nya menjelaskan.

Dia mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan. Terutama untuk menjadi Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan. IKN yang aman, modern, berkelanjutan, dan berketahanan, juga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan seluruh Indonesia.

Juri menekankan, dengan visi "kota dunia untuk semua", IKN baru Indonesia terbangun dari infrastruktur dan konektivitas pintar. Dimana, IKN baru menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, sekaligus simbol identitas nasional yang selaras dengan alam dan berbasis bhineka tunggal ika.

Desain Ibu Kota Negara.(Foto: Kementerian PUPR)
Desain Ibu Kota Negara.(Foto: Kementerian PUPR)

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP Wandy Tuturoong mengatakan, di IKN baru nantinya masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga-tenaga profesional.

"Masyarakat Kaltim harus menjadi tenaga-tenaga profesional, bukan hanya menjadi pegawai negeri," tutur-nya.

Ia memastikan jika anggaran pembangunan IKN 10 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sisanya diperoleh dari investasi. Sehingga, dibutuhkan SDM yang berkelas dunia, dan tidak hanya menjadi birokrat.

"Untuk itu, perlu juga ada strategi besar dalam pembangunan masyarakat Kaltim. Mengingat keterbatasan sumber daya kita, sehingga harus ada prioritas ditambah dengan inovasi dan kreativitas," ungkapnya dikutip Antara.

Baca Juga:

Butuh Rp330 Triliun Bangun Rumah di Ibu Kota Negara Anyar

#KSP #Ibu Kota #Pemindahan Ibu Kota #Anggaran Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Cerita KSP Dudung Dirumorkan Terkait Kepemilikan Dapur MBG
Saya informasikan dan tegaskan, tidak ada sama sekali saya memiliki dapur program tersebut. Kalau memang ada yang mendapati Pak Dudung punya dapur, silakan cek langsung, saya kasih hadiah nanti," kata Dudung.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 Juni 2026
Cerita KSP Dudung Dirumorkan Terkait Kepemilikan Dapur MBG
Indonesia
KSP Ungkap Dugaan Jual Beli Dapur MBG Jadi Salah Satu Faktor Pencopotan Dadan Hindayana
KSP Dudung Abdurachman mengungkap dugaan jual beli SPPG atau dapur MBG menjadi salah satu faktor pencopotan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 Juni 2026
KSP Ungkap Dugaan Jual Beli Dapur MBG Jadi Salah Satu Faktor Pencopotan Dadan Hindayana
Indonesia
‘Tangan Kanan’ Prabowo Awasi SPMB 2026, Buka Hotline Laporan Kecurangan
Masyarakat bisa melakukan laporan langsung kepada KSP terhadap setiap kecurangan dan penyimpangan yang terjadi di SPMB melalui hotline KSP Mendekat.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
‘Tangan Kanan’ Prabowo Awasi SPMB 2026, Buka Hotline Laporan Kecurangan
Indonesia
Indonesia Desak Israel Bebaskan Aktivis GSF, KSP Sebut Pemerintah Dekati Otoritas Setempat untuk Pemulangan
Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri juga tengah menyiapkan langkah-langkah perlindungan bagi warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Indonesia Desak Israel Bebaskan Aktivis GSF, KSP Sebut Pemerintah Dekati Otoritas Setempat untuk Pemulangan
Indonesia
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
MK menolak uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan menegaskan status Jakarta sebagai ibu kota
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 16 Mei 2026
DPR Nilai Putusan MK Soal IKN Beri Ruang Bagi Pemerintah Siapkan Transisi Pemindahan Ibu Kota
Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan IKN menjadi ibu kota Indonesia. Kini, Jakarta masih sah menjadi ibu kota Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Mei 2026
Jakarta Masih Sah Jadi Ibu Kota Indonesia, ini Penjelasan MK dan Pramono
Indonesia
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Anggota DPR Irma Chaniago mendukung langkah Prabowo memerintahkan KSP mengawasi program MBG. Dugaan jual beli titik dapur MBG ikut disorot.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Ada Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG, DPR Dukung Langkah Prabowo
Indonesia
Kepala KSP Dudung Abdurachman Jawab Tudingan Rizieq Shihab Soal Pembisik Prabowo
Menghadapi situasi global yang penuh tantangan ekonomi dan politik, Kepala KSP mengajak seluruh tokoh bangsa dan pemuka agama untuk menciptakan suasana kondusif
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Kepala KSP Dudung Abdurachman Jawab Tudingan Rizieq Shihab Soal Pembisik Prabowo
Indonesia
KSP Buka Posko Aduan 24 Jam, Tidak Selalu Langsung Diteruskan ke Presiden
Aduan-aduan ini akan disalurkan dan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada kementerian-kementerian terkait sebagai pihak yang memiliki wewenang penanganan teknis.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 April 2026
KSP Buka Posko Aduan 24 Jam, Tidak Selalu Langsung Diteruskan ke Presiden
Bagikan