KPK Telusuri Aset Bupati Probolinggo Tidak Tercantum LHKPN


KPK tahan Bupati Probolinggo dan suami. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari, dan anggota DPR Hasan Aminuddin, yang tidak tercantum dalam LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara).
Penelusuran itu dilakukan tim penyidik lewat dua saksi yang diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan Bupati Puput dan suaminya Hasan Aminuddin.
Baca Juga:
KPK Dalami Peran Azis Syamsuddin Urus DAK Lampung Tengah
"Tim penyidik masih terus menggali terkait dengan dugaan kepemilikan beberapa aset dari tersangka PTS (Puput Tantriana Sari) dan tersangka HA (Hasan Aminuddin) yang tidak dilaporkan dan tercantum dalam LHKPN di KPK," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/11).
Adapun dua saksi yang diperiksa tim penyidik yakni, Camat Kraksaan Ponirin, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Probolinggo, Heri. Keduanya diperiksa di Polres Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat (5/11) lalu.

Diketahui, KPK menetapkan Puput Tantriana Sari dan suaminya sekaligus Anggota DPR nonaktif Hasan Aminuddin serta 18 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap seleksi jabatan di Pemkab Probolinggo.
Berdasarkan penyidikan, KPK lalu kembali menetapkan Puput serta Hasan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Pon)
Baca Juga:
KPK Pepanjang Penahanan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Bupati Manokwari Hermus Indou Dilaporkan ke KPK terkait Dugaan Korupsi

KPK Periksa Bupati Pati Sudewo, Dalami Dugaan Fee Proyek DJKA yang Mengalir ke DPR

Riza Chalid Diduga ‘Bersembunyi’ di Malaysia, Mabes Polri Segera Terbitkan Red Notice

Bupati Pati Sudewo Irit Bicara Usai Diperiksa KPK 5 Jam terkait Kasus Korupsi Proyek DJKA

KPK Bakal Panggil Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Buntut LHKPN yang Tak Sesuai

KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo terkait Kasus Korupsi DJKA

Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Guru Besar UNS: RUU Perampasan Aset Permudah Sita Aset Hasil Korupsi di Luar Negeri

KPK Wanti-Wanti Potensi Korupsi di Balik Rangkap Jabatan Pejabat Negara

KPK Memanggil 23 Pemilik Tanah Diduga Terlibat Korupsi CSR Bank Indonesia
