KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti


Dokumentasi Ketua KPK, Firli Bahuri. ANTARA/HO-Humas KPK
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Saat ini KPK sedang melakukan tangkap tangan di wilayah Yogyakarta," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, saat dikonfirmasi awak media, Kamis (2/6).
Baca Juga:
Mantan Kapolda Sumatera Selatan ini meminta publik bersabar lantaran tim penindakan lembaga antirasuah saat ini masih bekerja.
"Sampai saat ini rekan-rekan kami masih bekerja dan tolong diberikan waktu untuk menuntaskannya. Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan ke publik dan rekan-rekan media," ujar Firli.
Lebih lanjut, Firli memastikan, KPK terus bekerja hingga Indonesia terbebas dari belenggu korupsi. "Mohon dukungan dari segenap anak bangsa untuk mewujudkan indonesia bebas dari korupsi," tutup orang nomor satu di komisi antirasuah itu.

Untuk diketahui, Haryadi Suyuti tercatat sebagai Wali Kota Yogyakarta selama dua periode sejak pertama kali dilantik pada 20 Desember 2011.
Saat Pilkada Kota Yogyakarta terakhir yang diikutinya pada 2017 silam, dia menang dengan diusung koalisi partai Golkar, PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, dan PPP.
Haryadi diketahui memang baru saja mengakhiri masa jabatan sebagai Wali Kota Yogyakarta beberapa pekan lalu, tepatnya pada 22 Mei 2022. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Dugaan Korupsi Kuota Haji Terbongkar, KPK Ungkap Alasan Khalid Basalamah Kembalikan Dolar Secara Bertahap

KPK Ungkap 'Rayuan' Oknum Kemenag Agar Khalid Basalamah Pindah dari Haji Furoda ke Khusus

Bos Sritex Terseret Kasus Korupsi, Nunggak PBB Rp 1,1 Miliar ke Pemkab Sukoharjo

Hasil AFC Champions League Two: Persib Gigit Jari, Kemenangan di Depan Mata Harus Sirna Kontra Lion City Sailors

KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji, Ini 3 Nama yang Sudah Dicekal

Indeks Integritas Pemkot Anjlok, Alarm Bagi Status Solo Percontohan Kota Anti Korupsi

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

KPK Desak Pemerintah Patuhi Putusan MK Soal Rangkap Jabatan

Pakar Hukum UNAIR Soroti Pasal Kontroversial RUU Perampasan Aset, Dinilai Bisa Jadi Pedang Bermata Dua

Muhamad Qodari Resmi Jabat Kepala Staf Kepresidenan, Erick Thohir Menpora dan Djamari Chaniago Menko Polkam
