Komnas HAM Serahkan Bukti Penembakan 6 Laskar FPI


Kendaraan yang digunakan saat bentrok laskar FPI dan Polisi. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pengusutan kasus dugaan pelanggaran HAM kematian eNam laskar Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu, kembali memasuki babak baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan barang bukti kasus penembakan enam anggota laskar kepada Bareskrim Polri, hari ini, Selasa (16/2).
"Kami akan memberikan barang bukti pada Selasa, 16 Februari 2021, pukul 13.00 WIB, bertempat di kantor Komnas HAM RI, Menteng, Jakarta," kata Ketua Tim Penyelidikan Komnas HAM Choirul Anam dalam keterangannya, Selasa (16/2).
Baca Juga:
Bareskrim Bakal Ambil Barang Bukti Tewasnya Laskar FPI Temuan Komnas HAM
Barang bukti peristiwa di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek pada 7 Desember 2020 itu diminta oleh Bareskrim guna menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Dalam berita acara penyerahan, barang bukti akan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan rekomendasi, khususnya penegakan hukum.
Dalam temuannya, Komnas HAM menyimpulkan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan petugas kepolisian berupa pembunuhan di luar hukum, terhadap empat orang laskar FPI. Sementara itu, dua lainnya disebut meninggal saat terjadi kontak tembak antara laskar dan polisi.
Komnas HAM kemudian menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (14/1) agar kasus itu ditindaklanjuti sesuai peradilan pidana.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD pada Senin (1/2) mengaku telah mengirim rekomendasi tersebut ke kepolisian sejak Kamis (21/1). Presiden Joko Widodo meminta agar polisi mengusut tuntas kasus tersebut secara adil dan transparan.
"Presiden meminta agar kasus tersebut dibawa ke proses hukum secara adil dan transparan sesuai dengan temuan dan rekomendasi Komnas HAM," kata Mahfud.

Saat rapat pimpinan TNI-Polri, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengingatkan kasus penembakan hingga meninggal dunia enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) akhir Desember 2020 lalu.
Ia berharap, TNI Polri perlu tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi berlandaskan norma dan standar hak asasi manusia dan berharap agar di lapangan, TNI dan Polri melaksanakan tugas dan kewajiban dengan langkah yang efektif, terukur.
"Saya tahu, sudah banyak langkah dilakukan, [kadang-kadang di bawah belum menyadari norma HAM dengan kultur yang belum berubah, kemudian melakukan praktik kekerasan," ucap Taufan. (Knu)
Baca Juga:
Jokowi Minta Rekomendasi Komnas HAM Soal Tewasnya Laskar FPI Ditindaklanjuti
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Istana yakin Tim Transisi Reformasi Bentukan Kapolri tak akan ‘Melenceng’ dari Keinginan Prabowo

Komjen Chryshnanda Jadi Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Ditugasi Serap Semua Aspirasi Rakyat

Reformasi Polri tengah Berjalan, DPR Ibaratkan Sembuhkan ‘Penyakit’ agar Sehat Kembali

52 Perwira Menengah hingga Tinggi Ditugasi Ubah Citra Polri sesuai Ekspektasi Masyarakat, ini Daftarnya

Di Balik Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Salah Satunya Penuhi Harapan Warga

Komnas HAM Sebut Restorative Justice tak Boleh Dipakai untuk Kasus HAM Berat dan TPKS

Kapolri Bentuk Tim Transformasi Polri, Fokus Dorong Reformasi Institusi

Bareskrim Coba Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Sebelum Gelar Perkara, Ini Jadwalnya

Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

Disebut Calon Terkuat Kapolri Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Komjen Suyudi Malah Pilih Fokus Bekerja
