Komite COVID-19: Larangan Mudik untuk Lindungi Kesehatan Masyarakat

MerahPutih.com - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyatakan larangan mudik semata-mata bertujuan untuk melindungi Kesehatan masyarakat. Komite tak ingin aktivitas mudik justru menyebabkan gelombang kasus baru COVID-19

"Ini adalah dalam rangka melindungi kesehatan yang utama. Kalau kesehatan kita tidak terlindungi, bagaimana kita bicara ekonomi? Jadi kesehatan yang terlindungi tadi itu yang membangkitkan optimisme," kata Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede, Jumat (24/4).

Raden menyebut, pemerintah akan melonggarkan kegiatan masyarakat ketika kasus COVID-19 sudah bisa terkendali. Saat ini pun, pemerintah terus mempercepat program vaksinasi, sehingga upaya pemulihan ekonomi nasional bisa tercapai.

Baca Juga:

Jegal Warga Mudik Lebaran, Pemprov DKI bakal Tutup Terminal

"Tapi tetap dengan protokol kesehatan dulu untuk sementara waktu ini," kata dia.

Dia menambahkan, hingga 20 April, jumlah masyarakat yang telah menerima vaksin baik suntikan pertama dan kedua adalah sebanyak 17,25 juta orang.

Raden merinci, sebanyak 11,1 juta orang atau 27,6 persen masyarakat telah menerima vaksin COVID-19 untuk dosis pertama. Sementara untuk suntikan dosis kedua, jumlah penerimanya adalah 6,1 juta orang atau 15,2 persen dari total keseluruhan penerima vaksinasi.

Jika target vaksinasi bisa optimal dan penyebaran COVID-19 bisa dikendalikan, Raden yakin hal tersebut bisa mendorong optimisme bahwa ekonomi juga kian membaik.

"Dengan cara seperti itu kita harapkan pemulihan ekonomi kita akan baik, karena antara optimisme kemudian mereka mau berbelanja, mereka mau berinvestasi, itulah yang menggerakan ekonomi," ujar Raden.

Dalam kesempatan yang sama, Managing Director IPSOS in Indonesia Soeprapto Tan mengatakan, temuan yang paling menarik adalah optimisme masyarakat Indonesia mencapai 76 persen bahwa ekonomi akan segera membaik. Indonesia mesti menjaga jangan sampai yang terjadi di negara lain terjadi juga di Indonesia.

Pada Mei 2020 lalu, menurut Ato, sapaan Soeprapto, belanja masyarakat hanya untuk bahan masakan yang dibuat di rumah, obat-obatan pribadi, dan produk kebersihan. Namun di september 2020 lalu, juga masih cenderung sama.

Nah dengan optimisme yang mulai meningkat, belanja masyarakat juga mulai merambah ke travel atau jalan-jalan. Begitu juga restoran dan kafe juga presentasi negatifnya juga semakin kecil yang menandakan masyarakat tidak berdiam diri di rumah.

“Kondisinya sudah jauh membaik,” ujar Soeprapto

Sementara itu, dokter spesialis anak Soedjatmiko menyatakan, semua negara mengakui imunisasi itu aman dan bermanfaat untuk mencegah sakit berat, cacat dan kematian.

“Oleh karena itu, negara-negara berusaha memberikan vaksin gratis kepada rakyatnya, supaya bayi balita anak hingga remaja terhindar dari kesakitan dan kematian,” ujarnya.

Penyakit seperti difteri, campak, pneumonia, masih ada dan perlu ditekan penularannya.

Sebelum pandemi COVID-19, banyak bayi yang terancam oleh penyakit tersebut. Sementara di masa pandemi COVID-19, seolah-olah penyakit tersebut berkurang.

“Tapi sebenarnya, apabila vaksinasi tidak dilakukan lengkap, terutama bagi bayi-bayi yang lahir sejak tahun 2020, bisa berpotensi ada wabah baru selain COVID-19," ujarnya.

Baca Juga:

Pakar Kesehatan Minta Pemda Berani Tolak Pemudik

Menurut Rizky Ika Safitri, Communication for Development Specialist UNICEF, Indonesia telah melakukan survei di awal pandemi bersama Kementerian Kesehatan.

“Ada lebih dari 5.000 posyandu dan puskesmas yang sudah, mengaku mengalami gangguan seperti misalnya sebagian layanan imunisasi rutin terhenti, orang tua juga khawatir membawa anak untuk diimunisasi karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini,” terangnya.

Pekan imunisasi dunia yang dilaksanakan tiap pekan keempat bulan April menjadi momentum untuk mengingatkan kembali semua pihak baik pemerintah dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk mencegah kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit berbahaya yang sebenarnya bisa dicegah. (Pon)

Baca Juga:

Larang Mudik Maju 22 April, Penyekatan di Tol Solo-Ngawi Belum Dilakukan