Komisi IX DPR Desak Pemerintah Terjunkan Tim Trauma Healing di Pulau Rempang


Petugas pengamanan membentuk barikade untuk mendorong aksi massa unjuk rasa di sekitar Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023). ANTARA/Yude
MerahPutih.com - Kementerian Kesehatan dan Kementerian Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, didesak agar mengkoordinasikan pengiriman tim trauma healing untuk memberikan terapi pada anak-anak korban kericuhan di Rempang, Batam.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memperhatikan kesehatan mental anak-anak di lokasi kericuhan dengan mengirimkan tim penanganan trauma.
Baca Juga:
Konflik Pulau Rempang, Djohar Arifin: Masyarakat Melayu Berduka
"Mereka merasakan betul kepulan asap gas air mata di sekolah-sekolah mereka. Jangan sampai kejadian tersebut menimbulkan persoalan kesehatan mental di kemudian hari," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (15/9).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengingatkan, trauma yang berkepanjangan akan berdampak buruk bagi kesehatan psikologis seperti PTSD dan gangguan kecemasan.
"Anak-anak punya ingatan yang kuat dalam merekam sesuatu. Jangan sampai mereka tumbuh dan berkembang dengan ingatan akan kekerasan," ujarnya.
Tidak hanya itu, ia juga meminta agar pemerintah menarik pasukan yang ditempatkan di Rempang. Kericuhan yang terjadi di Rempang, menjadi bukti bahwa penggunaan aparat disertai penggunaan kekerasan tidak menyelesaikan masalah.
Baca Juga:
Panglima TNI Turunkan PM Guna Cegah Prajurit Terlibat di Pulau Rempang
"Kapolri harus menarik pasukan dan mengevaluasi penanganan unjuk rasa Rempang," imbuhnya.
Netty mengingatkan, jangan sampai karena ada kepentingan tertentu kehadiran aparat di Rempang, justru menjadi pemicu kericuhan.
Pemerintah diminta menggunakan cara-cara persuasif melalui dialog yang lebih intens kepada warga Rempang.
"Hentikan penggunaan aparat dan gas air mata karena justru akan membuka ruang konflik yang lebih luas" pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan

Setuju Menpora Erick Thohir Rangkap Ketum PSSI, Ini Syarat Komisi X DPR

Komisi X DPR Harap Erick Thohir Mampu Dorong Transparansi dan Prestasi Olahraga Nasional

Sekolah Garuda akan Dibuka 2026, DPR Minta Akses dan Biaya Dijamin Negara

Polisi Tembaki Kampus Unpas - Unisba dengan Gas Air Mata, Ketua Komisi X DPR: Kami Sangat Menyesalkan Terjadinya Aksi Kekerasan

Situasi Indonesia Panas, Rektor UMJ: Perbedaan Pandangan Jangan Berujung Kekerasan

Kerusuhan di Indonesia Dikomandoi Sosok Terlatih, SETARA Institute: Dipicu Ketegangan Elite dan Kontestasi Kekuasaan

Guru Anggota TPPK Lakukan Kekerasan Seksual, DPR: Harus Dihukum Berat

Pemerintah Tegaskan Platform Digital Harus Patuhi Aturan, Jangan Buat Konten DFK yang Bisa Menimbulkan Kegaduhan

Pemerintah Diminta Ambil Saham Mayoritas BCA, Komisi XI DPR: Jangan Bikin Gaduh
