Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 06 Juli 2022
Koalisi PKB-Gerindra Dinilai belum Cukup Kuat Ungguli PDIP

Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar di Kertanegara, Jakarta, Sabtu (18/6/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) belum memutuskan berkoalisi dengan parpol lain dalam menyongsong Pemilu 2024. Namun, PDIP terus menjalin komunikasi politik dengan parpol lain untuk membuka kans kerja sama.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum cukup kuat mengungguli PDIP.

Baca Juga

Dewan Syuro PKB Angkat Bicara soal Konflik Cak Imin Vs Yenny Wahid

"Dua parpol itu digabung masih belum mampu ungguli PDIP, terlebih jika PDIP menarik Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), maka praktis Gerindra PKB makin kesulitan bernapas," kata Dedi kepada wartawan, Rabu, (6/7).

Apalagi, kata Dedi, jika PKB tetap berkukuh untuk menduetkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Terlebih jika tetap usung Muhaimin, yang notabene miliki elektabilitas rendah," ujarnya.

Baca Juga

PKB dan Gerindra Selaraskan Langkah Pengurus Daerah

Menurut Dedi, PDIP masih mendapat tempat di tengah masyarakat. Partai berlogo banteng moncong putih itu disebut tetap menjadi parpol paling kuat sehingga diperlukan oleh mitra koalisi.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri telah menugaskan putrinya, Puan Maharani untuk menjajaki koalisi dengan partai politik lain.

"Untuk itu tugas khusus yang diberikan Puan Maharani bisa saja menjadi peluang Gerindra-PKB merapat ke PDIP, atau jikapun tidak, bisa saja koalisi KIB yang bergabung ke PDIP," pungkas Dedi. (Pon)

Baca Juga

Waketum PKB Bicara soal Peluang Usung Prabowo-Cak Imin di Pilpres 2024

#Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Gerindra #PDIP #Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Fraksi Partai Gerindra DPR RI Nonaktifkan Rahayu Saraswati Buntut Ucapan Sakiti Banyak Pihak
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Indonesia
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Prabowo melakukan pertemuan dengan sejumlah anggota DPR Fraksi Gerindra di Kertanegara, Senin (8/9) malam.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 September 2025
Arahan Prabowo untuk Anggota DPR Fraksi Gerindra: Harus Mawas Diri dan Jaga Ucapan serta Perilaku
Indonesia
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Selain anggota Fraksi Gerindra, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga kader Gerindra, terlihat hadir di lokasi
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
Legislator Gerindra Malam Ini Kumpul di Kertanegara, Akses Jalan Depan Rumah Prabowo Ditutup untuk Umum
Bagikan