Koalisi Gerindra-PKB Bisa Bubar jika Khofifah Jadi Cawapres Prabowo
Menhan Prabowo Subianto (kiri) dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berpamitan usai menggelar pertemuan tertutup di sebuah rumah makan di Surabaya, Senin (13/2/2023) malam. (ANTARA/Hanif Nashru
MerahPutih.com - Pertemuan tertutup Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di kawasan Gubeng, Surabaya disinyalir membahas Pilpres 2024.
"Prabowo tampaknya meminta kesediaan Khofifah untuk menjadi cawapresnya pada Pilpres 2024," kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Selasa (14/2).
Indikasi itu, kata dia, dapat dilihat dari dua hal. Pertama, pertemuan dilakukan tertutup. Ini artinya, ada hal sangat rahasia yang ingin disampaikan Prabowo kepada Khofifah.
"Hal rahasia itu untuk saat ini kiranya berkaitan dengan pendampingnya pada Pilpres 2024," ujarnya.
Baca Juga:
Prabowo Paling Banyak Belanja Iklan di Media Sosial Dalam 3 Bulan Terakhir
Jamiluddin mengatakan, itu pertemuan lanjutan dari pertemuan pertama yang dilakukan pada 3 Mei 2022. Karena itu, ia menilai, pertemuan tertutup di kawasan Gubeng itu untuk mematangkan duet Prabowo-Khofifah di Pilpres 2014.
"Dua, Prabowo memuji Khofifah setelah usai pertemuan. Pujian terhadap keberhasilan Khofifah memimpin Jawa Timur mengindikasikan kelayakannya menjadi cawapres," ujarnya.
Pujian Prabowo itu, menurutnya, merupakan bentuk komunikasi politik indirect. Prabowo tidak secara implisit menyatakan Khofifah adalah cawapresnya. Namun dengan menyatakan beragam prestasi Khofifah, Prabowo sudah memberi sinyal inilah sosok yang paling layak jadi cawapresnya.
Di sisi lain Gerindra tengah menjalin koalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Muhaimin Iskandar atau Cak Imin selaku Ketum PKB digadang-gadang bakal menjadi cawapres dari Prabowo.
"Duet Prabowo-Khofifah lebih kompetitif dibandingkan Prabowo-Cak Imin. Suka tidak suka Khofifah memang lebih menjual daripada Cak Imin,"ungkapnya.
Baca Juga:
Prabowo dan Cak Imin Akan Bertemu Tentukan Capres-Cawapres
Lebih lanjut Jamiluddin mengatakan, Prabowo akan berpeluang menang di Jawa Timur bila berpasangan dengan Khofifah. Hal itu dapat menebus kekalahannya di Jawa Timur pada Pilpres 2019.
Hanya saja, kata dia, jika Khofifah nantinya jadi cawapresnya Prabowo, akan berpengaruh terhadap koalisi Gerindra-PKB yang telah dibangun.
Padahal, Cak Imin sudah melakukan berbagai manuver agar Prabowo menjadikannya cawapres.
"Karena itu, bila Khofifah jadi cawapres Prabowo bukan restu Cak Imin, maka ada kemungkinan koalisi Gerindra-PKB akan bubar. PKB bisa saja berlabuh ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau ke PDIP," ujarnya.
Kalau hal itu terjadi, menurut Jamiluddin, Gerindra belum dapat mengusung Prabowo-Khofifah di Pilpres 2024. Sebab, presidential threshold (PT) 20 persen tidak terpenuhi.
Selain itu, kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, akan menjadi simalakama bagi Prabowo bila memaksakan Khofifah menjadi cawapresnya.
"Memang pilihan sulit bagi Prabowo. Pilih cak Imin tapi peluang kalah besar. Namun pilih Khofifah, PT 20 persen tidak terpenuhi. Padahal Prabowo berharap Pilpres 2024 akan mengantarkanya menjadi RI 1," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bantu Jokowi Melawan Eropa
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Minta Prabowo Ganti Menkeu Purbaya, Dianggap tak Paham Pengelolaan Anggaran Negara
Prabowo Minta Korban Ledakan SMA 72 Wajib Jadi Prioritas Nomor Satu
Bukan Oppa K-Pop! Ternyata Inilah Idola Utama Presiden Prabowo Subianto dari Korea Selatan
Prabowo Bantah Takut dengan Jokowi, Minta Rakyat Hormati Mantan Presiden
Prabowo Mau Borong 30 Rangkaian KRL, Jumlah Penumpang Diprediksi Tembus 400 Juta Orang
Prabowo Mau Bayar Utang Whoosh Pakai Uang Sitaan Korupsi, Ekonom: Enggak Bakal Cukup!
Respons Kecelakaan KA Bangunkarta, DPR Ingatkan KAI Target Zero Accident dari Prabowo
Prabowo Mau Tambah Rangkaian KRL, Waktu Tunggu Jadi Lebih Pendek di Jam Krusial
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Prabowo Alokasikan Rp 5 Triliun untuk Tambah 30 Rangkaian KRL, ini Respons Komisi V DPR