Andika Pratama
MerahPutih.com - Insiden penusukan Menko Polhukam Wiranto hanya berjarak 10 hari dari agenda pelantikan Presiden dan Wapres 2019-2024 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yakin bahwa peristiwa teror tersebut tidak akan mengganggu acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10)
Baca Juga
"Tapi yang pasti saya yakin dan percaya peristiwa itu tidak akan mengganggu agenda nasional kita, ritual terakhir daripada pesta demokrasi yaitu pelantikan Presiden 20 Oktober," ujarnya dilansir Antara.
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan tugas pengamanan pelantikan Presiden-Wapres terpilih bukan tugas MPR namun ada di pihak Kepolisian, TNI, dan intelijen.
Menurut dia, Pimpinan MPR akan berkoordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN pada pekan depan untuk mematangkan pengamanan acara pelantikan tersebut.
"Itu tugas Kepolisian, TNI, dan BIN. Pekan depan kami akan rapat koordinasi dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN," tegasnya.
Baca Juga
IPW Ingatkan Intelijen Waspadai 3 Kelompok Ingin Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf
Selain itu Bamsoet mengatakan terkait dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada Wiranto, perlu dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian dan harus menjadi tugas aparat hukum untuk membongkar.
Dia menilai peristiwa itu menjadi peringatan bagi semua pihak khususnya para pejabat-pejabat negara harus lebih berhati-hati.
"Pejabat negara harus lebih berhati-hati namun bukan berarti tidak boleh berdekatan dengan rakyat itu. Pak Wiranto kemarin sedang menjalani tugasnya melayani masyarakat, menghadiri suatu acara untuk rakyat, tapi beliau kemudian terkena musibah," katanya
Dia mengatakan pasca-peristiwa penusukan Wiranto, tidak boleh menyurutkan para menteri dan pejabat negara lainnya untuk tidak berbuat atau berdekatan dengan rakyat.
Baca Juga
Polri Waspadai Serangan Teror Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin
Bamsoet menyarankan pejabat negara jangan kurangi kegiatannya, harus tetap berdekatan dengan rakyat dan urusan keamanan serahkan kepada pihak keamanan.
"Bahwa ada peristiwa itu, harus menjadi antisipasi oleh pihak keamanan. Namun para pejabat negara jangan kurangi kegiatan, harus tetap berdekatan dengan rakyat, urusan keamanan kita serahkan kepada pihak keamanan," pungkasnya. (*)
