Kekurangan Koalisi Gerindra-PKB dalam Pandangan Pengamat Politik


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meneken MoU kerja sama politik untuk Pilpres 2024. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)
MerahPutih.com - Koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi dideklarasikan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).
Deklarasi koalisi kedua parpol tersebut dihelat di tengah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra.
Baca Juga
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan, koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB menjadi adalah bagian dari demokrasi yang baik kedepannya.
"Karena deklarasi sejak dini memberikan waktu bagi publik untuk menilai dan menguji konsistensi dan komitmen parpol," kata Herry di Jakarta, Minggu (14/8)

Terlebih, kata dia, figur yang diusung pun berasal dari internal sehingga memungkinkan untuk mendapat dukungan dari kalangan internalnya.
"Menarik juga ketika calonnya kan dari internal, ada nama Prabowo dan Cak Imin yang membuat dukungan kuat internal meningkat karena berasal dari parpol itu sendiri," kata Herry.
Baca Juga
Selain itu, dia menyebutkan bahwa Gerindra dan PKB saat ini tengah membentuk coat tail effect untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing.
"Di Pilpres kan sudah tidak ada lagi Jokowi effect, sisanya kan Prabowo effect mungkin ditambah lagi adanya Cak Imin, saya kira ini semua dilakukan untuk membentuk opini publik termasuk mendatangkan efek elektoral bagi Gerindra dan PKB," ujar Herry.
Namun, Herry masih menilai adanya kekurangan dari koalisi ini jika Cak Imin tak bisa juga meningkatkan elektabilitas dirinya jika terpilih sebagai kandidat Cawapres Prabowo.
"Barangkali yang jadi tantangannya adalah Cak Imin harus punya trik untuk tingkatkan elektabilitas personalnya agar dapat memaksimalkan koalisi dan pencalonan kedepannya," tutupnya. (Asp)
Baca Juga
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Prabowo Naikkan Gaji Guru dan Dosen ASN, Komisi X DPR: Nasib Honorer juga Harus Diperhatikan

DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum

Prabowo Pidato di Sidang Majelis Umum PBB, Komisi I DPR: Kemerdekaan Palestina Harus Disuarakan

Prabowo Bakal Pidato di Sidang Umum PBB, Ulangi Perjuangan Diplomasi Ayahnya

Kunjungi Expo 2025 Osaka, Prabowo Bawa 'Oleh-oleh' Proyek Investasi Rp 392 Triliun

Tiba Jepang, Presiden Prabowo Bawa Misi Khusus di Expo 2025 Osaka

Prabowo Lawatan ke Jepang Lanjut Hadiri Sidang Umum PBB, Pulang Tanah Air 27 September

Gibran tak Hadiri Reshuffle Kabinet, Jokowi Berikan Pembelaan

Menpora Erick Thohir Buka ke Publik Isi Bisikan Presiden Prabowo

ISDS Nilai Djamari Chaniago Ditunjuk Prabowo Bukan Didasari Dendam Masa Lalu
