Kekurangan Koalisi Gerindra-PKB dalam Pandangan Pengamat Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 14 Agustus 2022
Kekurangan Koalisi Gerindra-PKB dalam Pandangan Pengamat Politik

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meneken MoU kerja sama politik untuk Pilpres 2024. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) resmi dideklarasikan di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).

Deklarasi koalisi kedua parpol tersebut dihelat di tengah penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra.

Baca Juga

PKB Klaim Belum Bahas Capres-Cawapres dengan Gerindra

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengatakan, koalisi yang dibangun Gerindra dan PKB menjadi adalah bagian dari demokrasi yang baik kedepannya.

"Karena deklarasi sejak dini memberikan waktu bagi publik untuk menilai dan menguji konsistensi dan komitmen parpol," kata Herry di Jakarta, Minggu (14/8)

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meneken MoU kerja sama politik untuk Pilpres 2024. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)


Terlebih, kata dia, figur yang diusung pun berasal dari internal sehingga memungkinkan untuk mendapat dukungan dari kalangan internalnya.

"Menarik juga ketika calonnya kan dari internal, ada nama Prabowo dan Cak Imin yang membuat dukungan kuat internal meningkat karena berasal dari parpol itu sendiri," kata Herry.

Baca Juga

Resmi, Gerindra-PKB Berkoalisi di Pilpres 2024

Selain itu, dia menyebutkan bahwa Gerindra dan PKB saat ini tengah membentuk coat tail effect untuk kepentingan elektoral parpol masing-masing.

"Di Pilpres kan sudah tidak ada lagi Jokowi effect, sisanya kan Prabowo effect mungkin ditambah lagi adanya Cak Imin, saya kira ini semua dilakukan untuk membentuk opini publik termasuk mendatangkan efek elektoral bagi Gerindra dan PKB," ujar Herry.

Namun, Herry masih menilai adanya kekurangan dari koalisi ini jika Cak Imin tak bisa juga meningkatkan elektabilitas dirinya jika terpilih sebagai kandidat Cawapres Prabowo.

"Barangkali yang jadi tantangannya adalah Cak Imin harus punya trik untuk tingkatkan elektabilitas personalnya agar dapat memaksimalkan koalisi dan pencalonan kedepannya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga

Isi Piagam Deklarasi Koalisi Partai Gerindra-PKB

#Partai Gerindra #Partai Kebangkitan Bangsa #Partai Politik #Pemilu #Tahapan Pemilu #Prabowo Subianto #Muhaimin Iskandar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Prabowo membahas dugaan penyadapan ilegal saat bertemu 10 mantan Kapolri di Hambalang. Dasco mengungkap isu tersebut turut disinggung dalam pertemuan.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri, Dugaan Penyadapan Ilegal Turut Dibahas
Indonesia
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Presiden RI, Prabowo Subianto, bertemu dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11). Pertemuan berlangsung tertutup.
Soffi Amira - Minggu, 08 November 2026
Prabowo Bertemu 10 Mantan Kapolri di Tengah Pengusutan Kasus Penyadapan
Indonesia
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Kasus dugaan penyadapan Prabowo menjadi sorotan. Istana meminta Polri mengusut perkara tersebut secara transparan dan tidak menutupi fakta.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Istana Waspada usai Kasus Penyadapan Prabowo, Mensesneg Minta Polri Transparan
Bagikan