Isi Piagam Deklarasi Koalisi Partai Gerindra-PKB

Mula AkmalMula Akmal - Sabtu, 13 Agustus 2022
Isi Piagam Deklarasi Koalisi Partai Gerindra-PKB

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membacakan isi piagam deklarasi. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra resmi berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menuju Pemilu 2024.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam Memoratorium of Understanding (MoU) yang diteken dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Sabtu (13/8).

Baca Juga:

PKB Klaim Belum Bahas Capres-Cawapres dengan Gerindra

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membacakan isi piagam deklarasi tersebut di depan ribuan kader Gerindra dan PKB.

"Untuk membangun dan mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka berdaulat bersatu demokratik adil dan makmur berlandaskan Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 merupakan cita-cita bersama seluruh rakyat Indonesia,” kata Dasco.

Dasco melanjutkan, cita- cita kemerdekaan tersebut hanya dapat tercapai dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

“Membangun kehidupan secara seimbang baik lahir maupun batin dengan landasan Pancasila dalam segala bidang,” tegas Dasco.

Dalam isi piagam tersebut, Dasco mengatakan bangsa yang lebih maju modern dan mandiri menuntut pembaruan yang terus-menerus melalui usaha-usaha yang disesuaikan.

“Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan zaman dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur dan kepribadian bangsa Indonesia,” ujar Dasco.

Baca Juga:

Resmi, Gerindra-PKB Berkoalisi di Pilpres 2024

Sementara itu, Jazilul Fawaid menuturkan, menjaga persatuan dan keutuhan bangsa adalah mandat dan tugas semua partai politik Indonesia semua partai bukan hanya memiliki kewajiban tapi juga memiliki kapasitas merawat persatuan dan kebhinekaan.

“Maka dari itu kami bertemu saling bertukar pikiran menggalang komunikasi dan membangun kerjasama,” kata Jazilul.

Jazilul menambahkan, kerjasama Partai Gerindra dan PKB dengan sendirinya akan saling melipatgandakan kekuatan dan menjaga persatuan dan kebhinekaan Indonesia.

“Kami percaya bahwa tugas pimpinan berikutnya adalah menjaga persatuan tersebut dengan cara tidak mengotak-kotakan mendiskriminasi satu sama lain dan tidak saling menghakimi antar sesama anak bangsa. Adanya persatuan dan kebhinekaan merupakan landasan awal untuk mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Jazilul.

Jazilul menekankan, persatuan dan kebhinekaan adalah prinsip dasar bukan alat tukar dalam mengejar kekuasaan. Ia juga percaya banyak cara dan jalan untuk menjaga persatuan dan kebhinekaan.

“Cara-cara lama yang memang baik mesti dan wajib dilanjutkan tapi kami terbuka dengan cara-cara alternatif metode-metode kerjasama yang lebih segar untuk menjalankan mandat tersebut,” kata Jazilul. (Pon)

Baca Juga:

Rapimnas Gerindra, Prabowo Bersedia Dicalonkan Jadi Capres 2024

#PKB #Partai Gerindra #Sufmi Dasco Ahmad
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Sufmi Dasco Ahmad diisukan menjadi Wapres RI. Pengamat hukum, Tamil Selvan, mengatakan ada adu domba politik dalam kabar ini.
Soffi Amira - Jumat, 06 November 2026
Rumor Dasco Jadi Wapres Mencuat, Pengamat Sebut Ada Upaya Adu Domba Politik
Indonesia
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Tiga anggota DPRD Jatim resmi dipecat Partai Gerindra usai terciduk pesta narkoba di sebuah hotel di Surabaya. Cek kronologi dan fakta lengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 03 November 2026
Buntut Pesta Narkoba di Hotel Surabaya, Gerindra Resmi Pecat 3 Anggota DPRD Jatim!
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Masukan dari lembaga penyedia indeks global harus menjadi perhatian otoritas bursa agar persoalan yang menjadi sorotan investor internasional dapat ditangani.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Oktober 2026
Pasar Saham Bergejolak Akibat MSCI, Dasco Perintahkan BEI Berbenah
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
DPR RI menyetujui revisi UU Pemerintahan Aceh. Ada 27 ketentuan yang bakal diubah dalam UU tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Revisi UU Pemerintahan Aceh Jadi RUU Usul Inisiatif, 27 Ketentuan Diubah
Indonesia
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendapatkan informasi adanya dugaan 8 WNI itu menjadi korban penipuan lowongan kerja satpam di luar negeri.
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Dasco dapat Info 8 WNI Gabung Militer Rusia Awalnya Daftar Lowongan Satpam
Bagikan