Jokowi Ingatkan Bawaslu soal Politik Identitas dan Politisasi Agama Jelang Pemilu 2024
Andika Pratama - Sabtu, 17 Desember 2022
Presiden Jokowi saat menghadiri Konsolidasi Nasional Bawaslu bertema "Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu" di Jakarta, Sabtu (17/12). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jelang pemilihan umum 2024.
Dalam amanatnya, Jokowi meminta Bawaslu mulai memetakan potensi masalah dalam Pemilu 2024. Tiap ruang kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu harus sudah diantisipasi oleh Bawaslu.
Baca Juga
Temui Menag, Bawaslu Tegaskan Tempat Ibadah Dilarang jadi Lokasi Kampanye
"Saya ingin menekankan beberapa hal. Pertama, petakan segera potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran, harus dipetakan," kata Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (17/12).
Jokowi meminta Bawaslu baik di pusat dan daerah mulai memetakan potensi masalah menjelang pemilu. Dia mengingatkan Pemilu 2024 nanti menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Pemetaan potensi masalah ini, kata Jokowi, penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
"Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang panting," pintanya.
Ia lantas mengingatkan semua pihak agar tidak membiarkan politisasi agama terjadi dalam Pemilu 2024. Sehingga, tak ada ruang yang diberikan untuk politisasi agama.
"Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini," jelas mantan Gubernur DKI dan Wali Kota Solo ini.
Baca Juga
Bawaslu Ingatkan Larangan Berpolitik Praktis di Tempat Ibadah
Menurut dia, politik identitas hingga politisasi agama sangat berbahaya. Ia menyebut hal itu bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk merusak persatuan.
"Sangat berbahaya sekali, bisa menjadi peluang pihak lain memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai bangsa," ucapnya.
Bawaslu bahkan diminta untuk mengawasi media sosial (medsos). Pasalnya, medsos sering menjadi tempat menyebarkan hoax hingga kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ia menjelaskan, situasi di dunia nyata sering kali tidak sepanas yang tergambar di media sosial. Sebab, ada yang mengusahakan dunia nyata menjadi panas dengan cara menyulut api di media sosial.
"Oleh sebab itu saya setuju sekali Bawaslu menyampaikan (ide polisi siber) itu," kata Jokowi.
Politik yang memecah belah persatuan bangsa tidak boleh diterapkan di Indonesia. Maka, persatuan harus tetap dijaga meski Pemilu diwarnai persaingan. Apalagi isu SARA, hal itu perlu diantisipasi secepat mungkin.
"Ini hati-hati mengenai ini," kata dia. (Knu)
Baca Juga
Bawaslu Sebut Anies Terkesan Curi Start Kampanye, Sekjen PDIP Sentil soal Etika
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
