Jokowi Ajak Masyarakat Tidak Saling Bertengkar akibat Beda Pilihan Politik

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 24 Juli 2023
Jokowi Ajak Masyarakat Tidak Saling Bertengkar akibat Beda Pilihan Politik

Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada acara Syukuran 1 Abad NU 25 Tahun PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7/2023). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan khusus saat peringatan Hari Ulang Tahun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ke-25.

Jokowi mengajak masyarakat untuk tidak bertengkar hanya karena perbedaan pilihan politik pada Pilpres 2024.

“Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wong yang di atas saja ketua-ketua partai sering makan-makan bareng, capres-capres itu ngopi bareng, lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan?” ungkap Jokowi di Solo, Minggu (23/7).

Baca Juga:

Jokowi Tengah Jadikan Erick Thohir Cawapres Prabowo di Tengah Kebuntuan PKB

Jokowi mengingatkan masyarakat agar tidak memperpanjang perbedaan pilihan politik setelah Pemilu 2024 selesai digelar.

“Jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Setelah berkompetisi bersatu kembali,” pesannya.

Jokowi pun mengungkap bahwa para tokoh elite partai, para ketua umum partai, hingga calon presiden bahkan sering berkumpul bersama.

Karena itu, masyarakat tidak perlu saling berselisih soal capres pilihannya.

Jokowi juga berpesan agar masyarakat tidak menyebarkan berita bohong mengenai salah satu calon presiden.

Baca Juga:

Mudik ke Solo, Jokowi Ajak Kedua Cucunya Main ke Mal

Berkaca dari Pemilu 2019, Jokowi melihat banyak berita bohong di sosial media. Jokowi juga meminta masyarakat agar tidak bermain fitnah, apalagi mengatasnamakan agama.

“Jangan ada lagi ujaran kebencian, jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos. Jangan ada fitnah-fitnahan, apalagi atas nama agama. Saya kalau baca medsos itu geleng-geleng,” ujar Jokowi.

Menurutnya, pemilu adalah pesta demokrasi untuk rakyat, sehingga seharusnya bersenang-senang, bukan bertengkar karena perbedaan pilihan politik.

“Sudah sering kita dengar pemilu itu pesta demokrasi. Yang namanya pesta, harusnya rakyat itu bersenang-senang, bergembira, tidak boleh ada ketakutan, tidak boleh ada pertengkaran. Apakah bapak ibu setuju? Mestinya seperti itu,” kata Jokowi.

Sekadar informasi, perayaan Hari Lahir PKB Ke-25 di Stadion Manahan juga dihadiri sejumlah tokoh.

Antara lain Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Puan Maharani yang mewakili Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PPP Arwani Thomafi, dan sejumlah perwakilan dari Partai Demokrat dan Partai NasDem. (Knu)

Baca Juga:

Survei Tempatkan Ganjar Paling Mampu Lanjutkan Program Jokowi, Nomor Dua Prabowo

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan