Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 06 Agustus 2020
Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - BPS merilis Jakarta sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia dengan capaian Indeks Demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88, 29 poin. Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang mencapai 85,08.

Angka ini juga sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya.

Baca Juga:

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah capaian itu melalui medsos Instagram-nya, yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anies mengatakan, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat dari 75, 43 di tahun 2018 menjadi 83, 86 pada tahun 2019 atau naik 8,43 poin.

"(Aspek hak politik yang dimaksud ialah) peningkatan voters turn out pada pemilu legislatif 2019," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)

Kemudian capaian aspek lembaga demokrasi di 2019 membaik 4,07 poin, dari 87, 82 di tahun 2018 menjadi 91,89 di tahun 2019. Di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemda DKI.

"Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," papar Anies.

Baca Juga:

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI di tahun ini dinilai cukup tinggi, namun ia menuturkan Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," tutupnnya. (Asp)

Baca Juga:

Langkah Polisi Tangkap Pengunggah Guyonan Gus Dur Ciderai Demokrasi

#Anies Baswedan #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Pihak yang mengatur ketentuan penggunaan strobo pejabat ialan pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Pramono Tanggapi Gerakan Publik Menolak Pejabat Pakai Strobo
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Mendorong Pemprov DKI mengintensifkan gerakan pangan murah serta operasi pasar di berbagai wilayah.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemprov DKI Diminta Antisipasi Kebutuhan Pangan Jelang Nataru
Indonesia
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Tarif spesial hanya Rp 1 ini diberikan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional 2025 dan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional 2025.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Naik Transportasi Publik Jakarta pada 17-19 September Dikenai Tarif Rp 1
Indonesia
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) masih terlihat konsisten di lima stasiun.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Sepanjang Agustus 2025, 4 Juta Lebih Warga Naik MRT Jakarta
Indonesia
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Pramono menyebut istrinya merupakan seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki akun media sosial dan tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya sebagai gubernur.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Pramono Bantah Istrinya Punya Jabatan dan Terima Gaji dari Pemprov DKI
Bagikan