Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 06 Agustus 2020
Jakarta Cetak Rekor Provinsi Paling Demokratis Se-Indonesia, Ini Kata Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - BPS merilis Jakarta sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia dengan capaian Indeks Demokrasi (IDI) 2019 sebesar 88, 29 poin. Angka tersebut meningkat 3,21 poin dari tahun 2018 yang mencapai 85,08.

Angka ini juga sekaligus memecahkan rekor angka IDI tertinggi selama 11 tahun perhitungannya.

Baca Juga:

Krisis Demokrasi Melanda Universitas Nasional

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah capaian itu melalui medsos Instagram-nya, yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anies mengatakan, peningkatan ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat dari 75, 43 di tahun 2018 menjadi 83, 86 pada tahun 2019 atau naik 8,43 poin.

"(Aspek hak politik yang dimaksud ialah) peningkatan voters turn out pada pemilu legislatif 2019," ucap Anies.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah), Direktur Utama TransJakarta Sardjono Jhony Tjitrokusumo (kanan) bersama dengan jajaran direksi PT TransjJkarta saat meninjau depo bus PT TransJakarta di Jalan Mayjen Sutoyo, Cawang, Jakarta (1/8/2020). (ANTARA/HO-PT Transjakarta)

Kemudian capaian aspek lembaga demokrasi di 2019 membaik 4,07 poin, dari 87, 82 di tahun 2018 menjadi 91,89 di tahun 2019. Di antaranya perbaikan transparansi anggaran di Pemda DKI.

"Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100," papar Anies.

Baca Juga:

Peringati Kudatuli, PDIP: Demokrasi Arus Bawah Redamkan Rezim Otoriter-Tirani

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI di tahun ini dinilai cukup tinggi, namun ia menuturkan Jakarta masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

"IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah atau birokrasi saja, namun juga dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum," tutupnnya. (Asp)

Baca Juga:

Langkah Polisi Tangkap Pengunggah Guyonan Gus Dur Ciderai Demokrasi

#Anies Baswedan #DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Bagikan