Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 November 2021
Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah

TPS Pemilu. (Foto: KPU)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Belum ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 menuai kritikan dari Komisi II DPR. Anggota DPR mendesak KPU dan pemerintah segera menyepakati jadwal tersebut.

Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.

Baca Juga:

AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024


"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di, Jakarta, Selasa (2/11).

Saan menegaskan, bahwa hal ini sangat penting. Karena, jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka DPR dalam hal ini Komisi II tidak akan pernah sepakat dan perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.

"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat," jelas politikus Nasdem ini.

TPS. (Foto: KPU)
TPS. (Foto: KPU)

Komisi II DPR, kata dia, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Tetapi, perbedaan berkepanjangan itu bisa jadi membuat agenda pemilu molor.

"Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ucapnya. (Knu)

Baca Juga:

Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu

#Pilpres #Pileg #Pemilu #DPR
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Penyelesaian kasus ini adalah ujian besar bagi kredibilitas KPK
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 September 2025
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya
Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Bagikan