Jadwal Pemilu Belum Disepakati, DPR Sentil KPU dan Pemerintah


TPS Pemilu. (Foto: KPU)
MerahPutih.com - Belum ditetapkannya jadwal Pemilu 2024 menuai kritikan dari Komisi II DPR. Anggota DPR mendesak KPU dan pemerintah segera menyepakati jadwal tersebut.
Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah belum mencapai kata sepakat soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.
Baca Juga:
AIPI: Pemilu dan Pilkada Harus Tuntas Pada 2024
"Kita lagi meminta agar pemerintah dan penyelenggara untuk sepakat dulu lah," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa kepada wartawan di, Jakarta, Selasa (2/11).
Saan menegaskan, bahwa hal ini sangat penting. Karena, jika selama pemerintah dan penyelenggara pemilu belum sepakat terkait soal jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, maka DPR dalam hal ini Komisi II tidak akan pernah sepakat dan perbedaan pandangan soal jadwal pelaksanaan di masing-masing fraksi pasti akan terus terjadi.
"Kita tidak mau untuk sebuah agenda besar, agenda politik, agenda demokrasi, itu dimulai dengan awalan yang tadi, tidak bulat," jelas politikus Nasdem ini.

Komisi II DPR, kata dia, tidak menargetkan kapan kesepakatan itu tercapai. Tetapi, perbedaan berkepanjangan itu bisa jadi membuat agenda pemilu molor.
"Nanti nuansanya udah politis, masa sih untuk urusan jadwal aja harus kita voting, suara terbanyak di Komisi II. Kita enggak mau seperti itu," ucapnya. (Knu)
Baca Juga:
Airlangga Beri Tugas Zainudin Amali Menangkan Pemilu
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Mencegah Kesucian Ibadah Tercoreng, KPK Diminta Tuntaskan Skandal Korupsi Kuota Haji Secepatnya

Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan

DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM

Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh

DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek

Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik

Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data

Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
![[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis](https://img.merahputih.com/media/a9/91/49/a991495b03e20378128fb67be1fca0df_182x135.png)
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
