Indonesia Sudah Islami, Khilafah itu Nilai Bukan Sistem
Wakil Ketua PP Muhammadiyah Dr Hamim Ilyas (Foto: uin.suka.ac.id)
MerahPutih.Com - Indonesia dari segi kebinekaan sudah Islami, seluruh warga negara mendapat hak yang sama dan tidak ada diskriminasi, kata Wakil Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Dr Hamim Ilyas.
"Artinya, Indonesia dan kebinekaan dalam konsep Islam itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi," kata Dr Hamim Ilyas di Jakarta, Jumat (28/7).
Menurut dia kebinekaan bagi Islam bukan sesuatu yang asing karena faktanya dalam ayat-ayat Al Quran telah gamblang disebutkan tentang manusia dan perbedaan.
Ia menjelaskan bahwa Islam kaffah adalah integrasi sosial di mana seluruh masyarakat merasa menjadi bagian masyarakat tanpa ada diskriminasi dan integrasi politik di mana seluruh warga merasa menjadi bagian negara, tanpa terjadi diskriminasi.
"Jadi, jelas kebinekaan tidak perlu didebatkan karena kebinekaan itu Islam itu sendiri. Artinya seperti yang ada selama ini di Indonesia yang berbeda-beda itu telah diakui sebagai warga negara penuh yang sebagai 'al ballad al amin' sehingga hak-haknya harus dilindungi," jelas dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga ini.
Terkait dengan konsep khilafah, menurut dia khilafah dalam Al Quran memiliki dua pengertian. Pertama, khilafah dalam pengertian kedudukan manusia di bumi sebagai wakil Tuhan yang wajib menyelenggarakan kehidupan di bumi.
Kedua, khilafah dalam pengertian kepemimpinan politik yang ideal. Itu terdapat dalam sosok Nabi Daud yang sekaligus berkedudukan sebagai raja. Nabi Daud menggunakan kekuasaan untuk menyejahterakan rakyatnya.
"Jadi, kekuasaan tidak untuk kekuasaan itu sendiri, tapi untuk mengabdi pada Tuhan, menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan," kata Hamim Ilyas.
Di Indonesia, kata Hamim, presiden bisa jadi khalifah dalam pengertian menggunakan kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraaan rakyat Indonesia.
"Kalau dia kuasa tapi tidak untuk mewujudkan kesejahteraan, itu bukan khalifah. Intinya, khilafah itu nilai, bukan sistem," kata dia.(*)
Sumber: ANTARA
Bagikan
Berita Terkait
Lupakan Dulu Sisi Kontroversialnya! PP Muhammadiyah Minta Masyarakat Fokus pada Jasa-Jasa Soeharto Demi Kepentingan Bangsa dan Negara
DMI Kecam Peristiwa Tragis Pemuda Musafir Dikeroyok dan Meninggal Saat Mau Istirahat di Masjid
Umrah Mandiri Dibolehkan, DPR Minta Pemerintah Terbitkan Panduan Khusus
Muhammadiyah Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Nilai Penting untuk Selamatkan Jakarta dari Penurunan Tanah
Muhammadiyah DKI Dukung Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda, Dinilai Jadi Strategi yang Tepat
Didukung Muhammadiyah DKI, Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda Dinilai Perkuat Layanan Air dan Kepentingan Publik
Isu Dugaan Minyak Babi di Wadah Program MBG, BGN Minta Tinjauan Muhammadiyah
Abu Bakar Ba'asyir Nasihati Jokowi Supaya Kembali Mengamalkan Hukum Islam dengan Baik
PAM Jaya Berubah Jadi Perseroda, Muhammadiyah DKI Sebut Buka Ruang Tingkatkan Modal
Muhammadiyah Resmika Rumah Hamka di Malaysia, Aset Dibeli Sejak 2024