Hasto Ungkap Nomor 3 Punya Arti Salam Metal yang Melekat di Hati Rakyat

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 15 Desember 2022
Hasto Ungkap Nomor 3 Punya Arti Salam Metal yang Melekat di Hati Rakyat

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ANTARA/Syaiful Hakim

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mendapatkan nomor urut 3 (tiga) sebagai peserta Pemilu 2024, nomor yang sama seperti Pemilu 2019 lalu. Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan nomor itu sangat melekat di hati rakyat.

Hasto menyatakan hal itu saat ditanya wartawan di sela menjadi pembicara dalam Seminar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada Kamis (15/12).

Baca Juga:

Hasto Imbau Ring Satu Jokowi Tak Bersikap Asal Bapak Senang

“Nomor urut tiga adalah salam perjuangan salam metal, yang sangat melekat di hatinya rakyat. Masing-masing punya tafsir terhadap nomornya sendiri dan bagi PDI Perjuangan, nomor tiga menunjukkan Trisakti. Semangat gotong royong yang menjadi saripati dari idelogi Pancasila," kata Hasto.

Kata Hasto, bukan hanya PDIP yang memilih mempertahankan nomor urut tiga itu. Partai lain juga melakukannya seperti PKB dengan nomor satu, Gerindra dengan nomor 2, dan yang lainnya. Menurutnya, dengan begitu, bisa menghemat biaya atribut karena bisa memakai yang lama.

“Ini demi efisiensi. Karena atribut dan benderanya kan masih banyak yang pakai nomor tiga. PKB pakai nomor satu. Dan partai lainnya juga. Hal hal seperti itu ada alasan efisiensi dan juga memudahkan pemilih. Membantu pemilih dalam mengingat logo partai dan nomor partai. Jadi itu menjadi satu kesatuan,” urai Hasto.

Baca Juga:

Hasto Peringati Gibran Tak Terlibat Agenda Politik saat Bertemu Anies

Dan partai politik, kata Hasto, juga dibebaskan untuk mempertahankan nomor urut atau melakukan kocok ulang agar mendapat nomor urut baru. Yakni seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Toh partai tetap diberikan pilihan. Buktinya PPP memilih dilakukan undian kembali. Tidak melakukan nomor lama. Itu hak demokratis dan PPP dapat nomor 17. Satu tambah tujuh sama dengan delapan atau bermakna keabadian. Setiap partai bebas saja memaknai nomor urut mereka,” kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Hasto Dorong Muhammadiyah Siapkan Kader jadi Caleg 2024

#Hasto Kristiyanto #PDIP #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
PDIP resmi memecat Wahyudin Moridu, eks anggota DPRD Gorontalo yang ingin merampok uang negara agar miskin.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
PDIP Resmi Pecat Wahyudin Moridu, Eks Anggota DPRD Gorontalo yang Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Wahyudin Moridu dipecat oleh PDIP imbas ucapannya yang viral di media sosial. Ia mengatakan, bahwa ingin merampok uang negara.
Soffi Amira - Sabtu, 20 September 2025
Sosok Wahyudin Moridu yang Dipecat PDIP, Viral karena Mau Rampok Uang Negara
Indonesia
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
PDIP tidak akan menoleransi perbuatan Wahyudin yang melukai hati rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 20 September 2025
PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Imbas Viral Video 'Rampok Uang Negara'
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Pareira menjelaskan bahwa proses pengesahan ini berjalan cepat karena PDIP telah mendaftar secara daring
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Pemerintah Mengesahkan Kepengurusan DPP PDIP 2025–2030 dalam Waktu Singkat
Indonesia
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Budi Gunawan terkena reshuffle dari posisinya sebagai Menko Polkam. Ketua DPP PDIP, Aria Bima menegaskan, bahwa perombakan itu merupakan hak prerogatif Prabowo.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Budi Gunawan Kena Reshuffle, Ketua DPP PDIP: Hak Prerogatif Presiden Harus Dihormati
Bagikan