Gus Yahya Tegaskan tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 11 Januari 2023
Gus Yahya Tegaskan tak Ada Capres-Cawapres atas Nama NU

Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Nahdatul Ulama (NU) dipastikan tidak ikut andil dalam menentukan capres ataupun cawapres di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

"Saya tegaskan tidak ada calon presiden atau calon wakil presiden yang mengatasnamakan NU. Jika ada calon dari NU, dia tidak akan membawa nama NU, namun murni prestasinya sendiri," ujar Gus Yahya saat silaturahim dengan tokoh lintas agama di Grand Mirama Hotel, Surabaya, Rabu (11/1).

Baca Juga

Jokowi Puji Megawati Tidak Grasah-grusuh soal Capres 2024

Gus Yahya juga menegaskan, pihaknya akan mengembalikan posisi NU di tengah agar tidak termasuk pihak yang berkompetisi.

“Kita saat ini dibayang-bayangi oleh ancaman polarisasi," tegas Gus Yahya.

Baca Juga

PPP akan Tentukan Capres Usai HUT PDIP

Ia menilai ada kecenderungan kelompok radikal dengan ideologinya hendak mengganggu integritas nasional. Mereka, lanjutnya, memanfaatkan Pilpres 2024 untuk konsolidasi.

"Ada ujung tombak yang dijadikan gaco-nya (jagonya). Gaco-nya ini yang melakukan manuver-manuver manipulatif dan memanfaatkan momentum pilpres," ujarnya.

Gus Yahya juga menyatakan, jika kelompok radikal sudah punya sosok yang dijagokan dalam Pilpres akan menjadi ancaman serius. Sebab, potensi penggunaan politik identitas bakal menguat kembali.

"Mereka kalau menemukan gaco, ini bisa menjadi ancaman serius. Ini yang harus kita cegah. PBNU mencegah politik identitas," tutup Gus Yahya. (Budi Lentera/Surabaya)

Baca Juga

Megawati Ogah Umumkan Capres saat HUT ke-50 PDIP

#Gus Yahya #PBNU #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi
PBNU mendukung Soeharto ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional. Gus Fahrur nilai Soeharto berjasa besar dalam stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 06 November 2025
Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Yahya menekankan pentingnya persatuan umat dalam menghadapi berbagai musibah
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren
Indonesia
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Ia juga mengingatkan bahwa kasus kuota haji ini harus dipahami secara proporsional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Salah satu fokus utama penyidik yakni menelusuri aliran dana hasil korupsi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Bagikan