FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 05 Juli 2020
FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses seleksi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta banyak dikeluhkan lantaran lebih mengutamakan kriteri usia dibandingkan prestasi dan zonasi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mempunyai sejumlah usulan bagi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) DKI agar polemik seleksi PPDB DKI tak lagi terjadi di tahun-tahun ke depan. Salah satunya pemerintah disarankan untuk menambah jumlah kelas di satu sekolah negeri.

Baca Juga:

Disdik DKI Tambah Kursi PPDB Jalur Zonasi Bina RW

Alasannya agar calon siswa bisa tertampung lebih banyak lagi di sekolah negeri.

Lanjut Wakil Sekretaris Jendera FSGI Satriwan Salim, pemerintah juga harus membangun lagi sekolah negeri di ibu kota Jakarta di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK adalah solusi terbaik," kata Satriwan Salim di Jakarta, Minggu (5/7).

Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)


Penambahan sekolah negeri di tingkat SMA diminta FSGI karena sudah sekitar lima tahun Pemda DKI tidak membangun sekolah di Jakarta.

"Dalam 5 tahun terakhir DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," jelasnya.

Baca Juga:

Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Satriwan juga menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang menambahkan kapasitas calon siswa ke sekolah negeri dengan membuat Jalur Zonasi Bina RW Sekolah.

Menurut dia, kebijakan itu justru menjadi masalah baru. Tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA.

"Kecuali taman bermain, memang banyak," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

DPR Tegaskan Kuota Zonasi dan Usia di PPDB Tak Sesuai Permendikbud

#DKI Jakarta #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Pasar Tradisional Diperhatikan, Ada Temuan Kotoran Binatang Berserakan di Mampang
Sebanyak 40 persen dari 153 pasar tradisional yang dikelola Pasar Jaya dalam keadaan memprihatinkan.
Dwi Astarini - 1 jam, 21 menit lalu
Anggota DPRD DKI Jakarta Minta Pasar Tradisional Diperhatikan, Ada Temuan Kotoran Binatang Berserakan di Mampang
Indonesia
PAM Jaya Berubah Jadi Perseroda, Muhammadiyah DKI Sebut Buka Ruang Tingkatkan Modal
Pelayanan publik harus tetap menjadi fokus utama PAM Jaya dalam perubahan statusnya menjadi perseroda.
Dwi Astarini - Selasa, 23 September 2025
PAM Jaya Berubah Jadi Perseroda, Muhammadiyah DKI Sebut Buka Ruang Tingkatkan Modal
Indonesia
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Evaluasi Menyeluruh Gandeng KNKT
Hasil investigasi ini akan menjadi dasar bagi Transjakarta untuk merumuskan perbaikan sistem secara komprehensif.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Evaluasi Menyeluruh Gandeng KNKT
Indonesia
RDF Plant Rorotan Segera Beroperasi, Ahli Lingkungan ITB Minta Warga tak Khawatir
Dalam operasionalnya, fasilitas ini juga melibatkan sejumlah pakar dari ITB.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
RDF Plant Rorotan Segera Beroperasi, Ahli Lingkungan ITB Minta Warga tak Khawatir
Indonesia
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
JITEX 2025 terbukti mendorong daya saing produk lokal di pasar internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 September 2025
JITEX 2025 Bukukan Transaksi Rp 14,3 Triliun, Jakarta Tampilkan Daya Saing Ekonomi Global
Indonesia
RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Pemprov diminta memastikan lagi bahwa alat-alat untuk mitigasi kemunculan aroma tak sedap RDF Plant Rorotan itu sudah dapat berfungsi optimal dan mencegah aroma sampah di dalamnya tersebar ke luar.
Dwi Astarini - Senin, 22 September 2025
 RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau
Indonesia
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Penurunan kemacetan ini terjadi pada jam sibuk, yakni pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Rekayasa Lalin di TB Simatupang Bantu Urai Kemacetan, Pramono Sebut Perpanjang Diputuskan Besok
Indonesia
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Mengajak semua pihak untuk terlibat dalam mencegah bencana banjir, terutama di tengah ancaman krisis iklim saat ini.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
MPR Tanggapi Polemik Komeng dan Pramono soal Banjir, Sarankan Kolaborasi Selesaikan Bersama
Indonesia
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Peristiwa itu terjadi dekat dengan Stasiun Cakung.
Dwi Astarini - Jumat, 19 September 2025
Bus Transjakarta Kecelakaan di Cakung, 6 Orang Teluka
Indonesia
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Hal ini penting karena bisa jadi APAR itu merupakan garda terdepan untuk melawan kebakaran sebelum api menyebar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Jakarta masih Sering Kebakaran, Legislator PSI Pertanyakan Program 1 RT 1 APAR
Bagikan