FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 05 Juli 2020
FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proses seleksi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta banyak dikeluhkan lantaran lebih mengutamakan kriteri usia dibandingkan prestasi dan zonasi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mempunyai sejumlah usulan bagi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) DKI agar polemik seleksi PPDB DKI tak lagi terjadi di tahun-tahun ke depan. Salah satunya pemerintah disarankan untuk menambah jumlah kelas di satu sekolah negeri.

Baca Juga:

Disdik DKI Tambah Kursi PPDB Jalur Zonasi Bina RW

Alasannya agar calon siswa bisa tertampung lebih banyak lagi di sekolah negeri.

Lanjut Wakil Sekretaris Jendera FSGI Satriwan Salim, pemerintah juga harus membangun lagi sekolah negeri di ibu kota Jakarta di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK adalah solusi terbaik," kata Satriwan Salim di Jakarta, Minggu (5/7).

Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)


Penambahan sekolah negeri di tingkat SMA diminta FSGI karena sudah sekitar lima tahun Pemda DKI tidak membangun sekolah di Jakarta.

"Dalam 5 tahun terakhir DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," jelasnya.

Baca Juga:

Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Satriwan juga menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang menambahkan kapasitas calon siswa ke sekolah negeri dengan membuat Jalur Zonasi Bina RW Sekolah.

Menurut dia, kebijakan itu justru menjadi masalah baru. Tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA.

"Kecuali taman bermain, memang banyak," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

DPR Tegaskan Kuota Zonasi dan Usia di PPDB Tak Sesuai Permendikbud

#DKI Jakarta #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Matel Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka, DPR: Pembakar Kios Juga Harus Dihukum
Peristiwa perusakan dan pembakaran kios merupakan tindak pidana serius yang meresahkan masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Kasus Matel Kalibata, 6 Polisi Jadi Tersangka, DPR: Pembakar Kios Juga Harus Dihukum
Indonesia
Kebakaran Maut di Pasar Kramat Jati, Polisi belum Simpulkan Penyebab dan Tunggu Hasil Investigasi Puslabfor
Kebakaran di kawasan Pasar Induk Kramat Jati bukan kali pertama terjadi.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Kebakaran Maut di Pasar Kramat Jati, Polisi belum Simpulkan Penyebab dan Tunggu Hasil Investigasi Puslabfor
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Siap Jadi Kota Global, Perkuat Sinergi dan Gencarkan Inovasi
Jakarta sebagai kota megapolitan terbesar di Indonesia, punya potensi besar yang lahir dari keberagaman masyarakat dan tingginya pertukaran informasi.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Desember 2025
Gubernur Pramono Tegaskan Jakarta Siap Jadi Kota Global, Perkuat Sinergi dan Gencarkan Inovasi
Indonesia
Gedung Terra Drone yang Terbakar Punya IMB dan SLF, tapi tak Patuhi Standar
Banyak gedung mengisi area yang semestinya menjadi jalur evakuasi dengan berbagai barang karena dianggap sebagai ruang tak terpakai.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Desember 2025
Gedung Terra Drone yang Terbakar Punya IMB dan SLF, tapi tak Patuhi Standar
Indonesia
Pesepeda Meninggal di Sudirman, Gubernur Pramono: Saya tak Menyalahkan Siapa Pun
Pramono telah memanggil Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon untuk meminta keterangan lebih lanjut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Pesepeda Meninggal di Sudirman, Gubernur Pramono: Saya tak Menyalahkan Siapa Pun
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Enam saksi telah diperiksa, yaitu empat karyawan dan dua orang lainnya yang merupakan bagian sumber daya manusia (HRD) di tempat usaha tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Polisi Periksa 6 Saksi
Indonesia
Kebakaran di Cempaka Putih, Kepanikan hingga Kehabisan Oksigen Penyebab Banyaknya Korban Jiwa
Korban banyak ditemukan di lantai tiga dan empat. Padahal, dua lantai itu tidak terbakar.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Kebakaran di Cempaka Putih, Kepanikan hingga Kehabisan Oksigen Penyebab Banyaknya Korban Jiwa
Indonesia
Kebakaran Gedung di Cempaka Putih, Baterai Drone Meledak Akibatkan 20 Orang Tewas
kebakaran dipicu sebuah baterai drone meledak di lantai 1 dan tiba-tiba terbakar.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Kebakaran Gedung di Cempaka Putih, Baterai Drone Meledak Akibatkan 20 Orang Tewas
Indonesia
Kebakaran Gedung di Cempaka Putih, 17 Orang Tewas dengan 7 Jasad telah Dievakuasi
Sebanyak 29 unit mobil damkar beserta 101 personel dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Kebakaran Gedung di Cempaka Putih, 17 Orang Tewas dengan 7 Jasad telah Dievakuasi
Indonesia
Sopir Truk Sampah Meninggal, Kepala Dinas LH DKI Diminta Bertanggung Jawab
Setiap hari para sopir truk sampah Dinas LH DKI, termasuk almarhum, dipaksa menghadapi antrean 8–10 jam di TPST Bantargebang.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Desember 2025
Sopir Truk Sampah Meninggal, Kepala Dinas LH DKI Diminta Bertanggung Jawab
Bagikan