FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 05 Juli 2020
FSGI Usulkan Pemprov DKI Bangun Lagi Sekolah Negeri

Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Proses seleksi pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 di DKI Jakarta banyak dikeluhkan lantaran lebih mengutamakan kriteri usia dibandingkan prestasi dan zonasi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) pun mempunyai sejumlah usulan bagi Pemprov DKI dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) DKI agar polemik seleksi PPDB DKI tak lagi terjadi di tahun-tahun ke depan. Salah satunya pemerintah disarankan untuk menambah jumlah kelas di satu sekolah negeri.

Baca Juga:

Disdik DKI Tambah Kursi PPDB Jalur Zonasi Bina RW

Alasannya agar calon siswa bisa tertampung lebih banyak lagi di sekolah negeri.

Lanjut Wakil Sekretaris Jendera FSGI Satriwan Salim, pemerintah juga harus membangun lagi sekolah negeri di ibu kota Jakarta di tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK).

"Membangun sekolah negeri yang baru khususnya SMA dan SMK adalah solusi terbaik," kata Satriwan Salim di Jakarta, Minggu (5/7).

Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Massa aksi membentangkan poster berisi protes dalam demo tolak PPDB 2020 DKI Jakarta di Taman Ekspresi Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)


Penambahan sekolah negeri di tingkat SMA diminta FSGI karena sudah sekitar lima tahun Pemda DKI tidak membangun sekolah di Jakarta.

"Dalam 5 tahun terakhir DKI memang tidak membangun SMA negeri yang baru," jelasnya.

Baca Juga:

Ombudsman Jakarta Sebut PPDB DKI Pakai Usia Tak Langgar Aturan

Satriwan juga menyoroti kebijakan Pemprov DKI yang menambahkan kapasitas calon siswa ke sekolah negeri dengan membuat Jalur Zonasi Bina RW Sekolah.

Menurut dia, kebijakan itu justru menjadi masalah baru. Tak semua RW memiliki sekolah negeri, khususnya SMP dan SMA.

"Kecuali taman bermain, memang banyak," tutup dia. (Asp)

Baca Juga:

DPR Tegaskan Kuota Zonasi dan Usia di PPDB Tak Sesuai Permendikbud

#DKI Jakarta #Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Langkah cepat yang diambil jajaran Dinkes DKI untuk mencegah penyakit campak salah satunya ialah melalui respons penanggulangan bernama ORI (Outbreak Response Immunization).
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Dinkes DKI Catat 218 Kasus Campak hingga September, tak Ada Laporan Kematian
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Respons positif dari UMKM ini tidak terlepas dari berbagai insentif yang ditawarkan pemerintah dengan pemberian sewa gratis kios selama dua bulan.
Dwi Astarini - Senin, 08 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Gratiskan Sewa 2 Bulan, UMKM Berebut Tempati Blok M Hub
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Besarannya lebih besar ketimbang tunjangan DPR RI.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Tunggu Keputusan DPRD DKI Terkait dengan Tunjangan Rumah
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Seluruh layanan moda transportasi juga telah berjalan normal.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Resmikan Halte Senen yang Rusak Parah saat Kerusuhan, Senin (8/9)
Indonesia
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Berharap olahraga di Jakarta dan Indonesia semakin marak, mempunyai karakter, serta dapat menjadi identitas bangsa sekaligus penggerak ekonomi nasional.
Dwi Astarini - Minggu, 07 September 2025
Pramono Kasi Target ke Atlet Jakarta, Raih Juara Umum PON 2028
Indonesia
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Ini merupakan strategi untuk menerapkan skema pendanaan non-APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 05 September 2025
Pramono Tegaskan Perubahan Status PAM Jaya Jadi Persoda demi tak Beratkan APBD
Indonesia
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
DPRD DKI Jakarta berterima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya
Indonesia
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Oleh sebab itu, Astrid menilai perlunya pendalaman atas pendidikan keagamaan bagii para siswa di sekolah Jakarta.
Dwi Astarini - Kamis, 04 September 2025
Astrid Kuya Ceritakan Penjarahan Rumahnya, Banyak Anak Sekolah Ikut
Bagikan