Endorsement Jokowi Jadi Rebutan, Pengamat: Belum Tentu Dongkrak Elektoral Capres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 20 Juni 2023
Endorsement Jokowi Jadi Rebutan, Pengamat: Belum Tentu Dongkrak Elektoral Capres

Ilustrasi - Presiden Jokowi berbicara kepada wartwan pada H-1 penikahan putrinya Kahiyang Ayu. (MP/Win)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Poros PDI Perjuangan (PDIP) bersama calon presidennya Ganjar Pranowo dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang akan mengusung Prabowo Subianto terkesan berebut endorsement Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan, dua poros itu terkesan yakin, endorsement dari Jokowi akan meningkatkan elektabilitas capres yang diusung secara signifikan.

"Dengan begitu, masing-masing poros yakin akan dapat memenangkan Pilpres 2024," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Selasa (20/6).

Baca Juga:

Demokrat Konsisten Usung Anies Capres 2024

Menurut dia, keyakinan itu wajar karena kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi masih tinggi. Hal itu membawa implikasi kesenangan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi.

"Ketika masyarakat masih menyenangi Jokowi, tentunya ia layak endorse. Sebagian masyarakat akan mengikuti arahan Jokowi, termasuk dalam memilih capres," ujarnya.

Hal itu, kata Jamiluddin, didukung pula oleh masih banyaknya relawan yang masih setia kepada Jokowi. Para relawan ini diharapkan akan mengarahkan suaranya sesuai sosok capres yang di-endorse Jokowi.

Namun menurutnya, anggapan itu kurang beralasan bila dikaitkan dengan hasil survei Litbang Kompas. Lembaga survei ini pernah merilis hasil surveinya yang menyatakan endorsement Jokowi tidak berpengaruh signifikan.

"Hanya sekitar 18 persen masyarakat yang mengikuti endorsement Jokowi," ujarnya.

Baca Juga:

Cak Imin Akui Senang Banyak Paslon Capres-Cawapres di Pemilu 2024

Jamiluddin menerangkan, temuan Litbang Kompas itu setidaknya mengindikasikan, endorsement Jokowi kepada capres tertentu tidak akan berpengaruh signifikan dalam meningkatkan elektabilitasnya.

Kalau pun terjadi kenaikan, menurut Jamiluddin, hal itu tidak akan menjadi penentu kemenangan capres tersebut.

"Jadi, poros PDIP dan KKIR seyogyanya tak perlu terlalu yakin endorsement Jokowi akan membawa kemenangan. Karena itu, dua poros itu tak perlu berebut di-endorse Jokowi," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Visi-Misi Capres 2024 Telah Dibahas Sebelum Pengumuman Ganjar

#Presiden Jokowi #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan