Efek Cak Imin Digarap KPK Buat PKB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2019
Efek Cak Imin Digarap KPK Buat PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian PUPR. Pemanggilan itu diprediksi bakal berpengaruh negatif dan bisa menggoyahkan kekuatan PKB.

“Dipanggilnya ketua umum akan bisa menggoyahkan kepemimpinan Cak Imin, ini bak bom waktu bagi partai PKB sendiri,” kata Pengamat politik Jerry Massie kepada wartawan, Kamis (21/11).

Baca Juga:

KPK Garap Cak Imin untuk Tersangka Suap Proyek PUPR

Kredibiltas cak Imin diprediksi bakal surut dengan peristiwa yang menimpa PKB. Ini juga bisa warning bagi PKB di pemilu 2024 mendatang.

"Contoh PPP dengan ditangkapnya Ketua Umum Rommy Romarhumuzy membuat partai ini meradang jumlah suara mereka pun di DPR menyusut yakni hanya 19 kursi atau 4,52 persen. Sebelumnya Perolehan suara PPP pada Pileg 2014 mengantongi 8.157.488 atau 6,53 persen suara," jelas Cak Imin.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)

Partai yang kental dengan ulama dan santri ini, lanjut Jerry harusnya bersih dari praktik korupsi.

"Cak Imin saya lihat salah kaprah menahkodai partai besutan mendiang Gus Gur ini. Harusnya Cak Imin menerapkan pola good and clean party bukan corruption party," jelas Jerry.

Jerry memprediksi, suara PKB bisa saja semakin menyusut. "Kalau tidak diantisipasi dan berubah partai ini bisa ditinggalkan pemilih ulama dan santri," tutup Jerry.

Baca Juga

Jadi Anak Buah Kakak Cak Imin, Ketum Projo Janji Kawal Dana Desa

Langkah KPK memanggil pria 53 tahun ini untuk diperiksa berawal dari surat permohonan Justice Collaborator yang dilayangkan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Dalam suratnya Musa mengungkapkan dugaan aliran duit ke petinggi PKB yang tak pernah terungkap di persidangan.

Musa dihukum 9 tahun penjara karena menerima Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. (*)

#Muhaimin Iskandar #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap produk lokal dan pelaku usaha kecil di dalam negeri.
Dwi Astarini - Kamis, 06 November 2025
Pelarangan Produk Impor untuk MBG, Komisi VII : bakal Untungkan Produsen Lokal
Indonesia
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar minta Badan Gizi Nasional memastikan seluruh bahan pangan dan peralatan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari produk dalam negeri dan UMKM lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Dorong BGN Prioritaskan Produk Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis
Indonesia
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Pemerintah akan memutihkan tunggakan 23 juta peserta BPJS Kesehatan mulai akhir 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Imbau Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Daftar Ulang Biar Bisa Diputihkan
Indonesia
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Pemerintah meluncurkan strategi baru pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program pelatihan kerja bagi kepala keluarga miskin ekstrem.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Presiden Setujui Program Latihan Kerja Kepala Keluarga Ekstrem Miskin, 4 Bulan Langsung Jadi Satpam
Indonesia
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini akan dimulai pada akhir 2025
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
23 Juta Tunggakan Peserta BPJS Kesehatan Dihapuskan, Ini Syarat Penerimanya
Indonesia
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Menko PM Cak Imin mengumumkan Program Penghapusan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan untuk 23 juta peserta BPU mulai akhir 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 05 November 2025
Cak Imin Tegaskan Pemerintah Bakal Hapus Tunggakan BPJS Kesehatan, Tapi yang Mampu Wajib Bayar
Indonesia
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Tindakan tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga ancaman serius terhadap nilai-nilai keilmuan dan kebangsaan yang telah lama dijaga pesantren.
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
Bela Pesantren dari Serangan Video AI, Cak Imin Tegaskan Fitnah Digital tak akan Mempan
Indonesia
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Resolusi jihad kita hari ini melawan kemiskinan dan ketertinggalan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Hari Santri 2025: Cak Imin Ajak Santri Menerobos Belenggu Keterbatasan
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Disebut bentuk nyata pelaksanaan amanah Pasal 33 UUD 1945 dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, PKB Nilai Program MBG Implementasi Pasal 33 UUD 1945
Indonesia
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Saat ini, Kementerian PU sedang mengaudit 80 pesantren yang masuk kategori paling rawan. Pemerintah pun akan terus menambah jumlah pesantren untuk mempercepat proses mitigasi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Bukan Hanya Pesantren, Pemerintah Bakal Bangun Rumah Ibadah Rusak dan Roboh
Bagikan