Efek Cak Imin Digarap KPK Buat PKB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 November 2019
Efek Cak Imin Digarap KPK Buat PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (ANTARA FOTO/FIKRI YUSUF)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian PUPR. Pemanggilan itu diprediksi bakal berpengaruh negatif dan bisa menggoyahkan kekuatan PKB.

“Dipanggilnya ketua umum akan bisa menggoyahkan kepemimpinan Cak Imin, ini bak bom waktu bagi partai PKB sendiri,” kata Pengamat politik Jerry Massie kepada wartawan, Kamis (21/11).

Baca Juga:

KPK Garap Cak Imin untuk Tersangka Suap Proyek PUPR

Kredibiltas cak Imin diprediksi bakal surut dengan peristiwa yang menimpa PKB. Ini juga bisa warning bagi PKB di pemilu 2024 mendatang.

"Contoh PPP dengan ditangkapnya Ketua Umum Rommy Romarhumuzy membuat partai ini meradang jumlah suara mereka pun di DPR menyusut yakni hanya 19 kursi atau 4,52 persen. Sebelumnya Perolehan suara PPP pada Pileg 2014 mengantongi 8.157.488 atau 6,53 persen suara," jelas Cak Imin.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. (MP/Rizki Fitrianto)

Partai yang kental dengan ulama dan santri ini, lanjut Jerry harusnya bersih dari praktik korupsi.

"Cak Imin saya lihat salah kaprah menahkodai partai besutan mendiang Gus Gur ini. Harusnya Cak Imin menerapkan pola good and clean party bukan corruption party," jelas Jerry.

Jerry memprediksi, suara PKB bisa saja semakin menyusut. "Kalau tidak diantisipasi dan berubah partai ini bisa ditinggalkan pemilih ulama dan santri," tutup Jerry.

Baca Juga

Jadi Anak Buah Kakak Cak Imin, Ketum Projo Janji Kawal Dana Desa

Langkah KPK memanggil pria 53 tahun ini untuk diperiksa berawal dari surat permohonan Justice Collaborator yang dilayangkan mantan politikus PKB Musa Zainuddin pada Juli 2019. Dalam suratnya Musa mengungkapkan dugaan aliran duit ke petinggi PKB yang tak pernah terungkap di persidangan.

Musa dihukum 9 tahun penjara karena menerima Rp 7 miliar untuk meloloskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. (*)

#Muhaimin Iskandar #PKB
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Cak Imin meminta dewan parlemen Senayan untuk meningkatkan kinerja dengan menjalankan aspirasi masyarakat, jangan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan golongannya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Agustus 2025
Tanggapi Aksi Demo Ricuh di DPR, Cak Imin: Ya Selalu Begitu, Dinamika Politik
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Sebelumnya, Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menggagas pembentukan Migran Center sebagai pusat pelayanan dan informasi untuk menciptakan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) berdaya saing global.
Frengky Aruan - Senin, 11 Agustus 2025
Komisi IX DPR: Migran Center Langkah Konkret Lindungi PMI secara Menyeluruh
Indonesia
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Beberapa perwira yang mendapatkan tanda kehormatan adalah Letjen TNI Djon Afriandi (Pangkopassus), Letjen TNI (Mar) Endi Supardi (Pangkormar), Marsekal Madya TNI Deny Muis (Pangkopasgat), dan Marsekal Madya TNI Andyawan Martono Putra (Pangkoopsudnas).
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
Prabowo Bergerak Cepat Jadi 'Penata Baret', Dua Pejabat Penting Kena Koreksi Langsung di Muka Umum
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Indonesia
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Fatwa MUI Jateng yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi dasar penguat penolakan Fraksi PKB.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Bagikan