Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 14 Maret 2022
 Dukungan Seluruh Gubernur Untuk IKN Nusantara

Tenda kemah di IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden diagendakan melalukan kemah si Kawasan Titik Nol Kilometer Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Paser Utara. Kepala Negara akan melakukan serangkaian agenda kerja dan bermalam di lokasi tersebut bersama dengan para gubernur.

Para gubernur se-Indonesia diharuskan untuk membawa tanah dan air dari daerah masing-masing, yang nantinya disatukan dengan tanah dan air di titik nol kilometer IKN Nusantara.

Baca Juga:

2 Kilo Tanah dan 1 Liter Air Dari Seluruh Indonesia Buat IKN Jadi Cerita Keragaman

Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil telah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur dengan membawa tanah dan air dari 27 kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat.

Sementara, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah membawa tanah dari Tambora dan air dari Narmada ke Kalimantan Timur.

"Kami membawa tanah dari Tambora yang punya sejarah besar, sedangkan air yang kami bawa dari Narmada akan membuat awet muda," katanya.

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat mengatakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sejarah baru dalam pembangunan bangsa Indonesia.

"Lewat inspirasi Presiden Soekarno, Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota negara. Ini sejarah bagi bangsa Indonesia," kata Viktor.

Dia juga membawa tanah dan air dari NTT untuk disatukan dengan tanah dan air dari seluruh daerah Indonesia dalam Kendi Nusantara di IKN. Prosesi pengambilan tanah dan air sudah dilakukan dengan ritual keterwakilan adat Flores, Sumba, Timor, dan Lembata atau Floba Merata.

"Sebagian tanah dan air kami bawa ke IKN. Sebagian lain kami simpan di museum kami, karena ini sejarah," ujarnya.

Titik nol IKN Nusantara. (Foto: Antara)
Titik nol IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Gubernur Provinsi Jambi Al Haris mengharapkan tidak ada lagi polemik atau perdebatan mengenai pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagai ibu kota negara Indonesia.

Penetapan wilayah di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lokasi IKN sudah tepat dan pantas untuk menjadi ibu kota negara yang baru, katanya setibanya di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Minggu.

"Bagi saya, kesan dari Bandara (Sepinggan) indah luar biasa pemandangannya, mulai dari pantainya, bangunannya, kampung nelayan yang bersih. Dari awal saya melihat kagum dan kondusif juga. Jadi sangat pantas Kaltim menjadi IKN," kata Al Haris.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) siap mendukung kebutuhan logistik untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

"Semua mendukung IKN ya. Sulsel ini siap men-support Ibu Kota Negara di Kaltim ini," tegas Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Terbang ke Kaltim Buat Kemping di Titik Nol IKN

#IKN Nusantara #UU IKN #Pemindahan Ibu Kota
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-14 dalam jumlah orang yang hidup dengan HIV (ODHIV) di seluruh dunia.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Otorita IKN Gencar Bikin Workshop Cegah HIV/AIDS, Ternyata Ini Tujuannya
Indonesia
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Oktober 2025
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Indonesia
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
"Salah satu hal yang kerap menjadi persoalan adalah tata kelola komunikasi publik OIKN," kata Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin
Wisnu Cipto - Jumat, 31 Oktober 2025
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
Indonesia
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Tambang-tambang ilegal itu beroperasi di wilayah delineasi IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Wisnu Cipto - Senin, 27 Oktober 2025
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Indonesia
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Tak ada korban jiwa dalam kebakaran.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Indonesia
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran menyebabkan kerusakan signifikan pada seluruh kamar yang terletak di lantai 3 dan 4 Tower 14.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Oktober 2025
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Indonesia
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) wajib bertanggung jawab atas peristiwa kebakaran hunian pekerja konstruksi (HPK) di kawasan Ibu Kota Nusantara.
Wisnu Cipto - Kamis, 02 Oktober 2025
 Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Indonesia
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Sejumlah infrastruktur pendukung, antara lain Bandara Internasional Nusantara sudah rampung 100 persen dan bakal ditempatkan 41 orang mengoperasikan prasarana pendukung transportasi IKN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 September 2025
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Indonesia
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di KIPP IKN, kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Otorita IKN Almi Mardhani, saat ini dalam tahap tender.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan