DPR Usulkan Pejabat Negara Jadi yang Pertama Divaksin COVID-19

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 11 Desember 2020
DPR Usulkan Pejabat Negara Jadi yang Pertama Divaksin COVID-19

Kedatangan Vaksin Covid-19 produksi Sinovac di Bio Farma, 6 Desember 2020. (Foto: Setpres).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, serta anggota DPR dan MPR diusulkan untuk divaksin terlebih dahulu demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19.

"Pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang, termasuk sedikit dibandingkan jumlah vaksin 1,2 juta yang sudah datang," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Anshory Siregar di Jakarta, Kamis (10/12)

Baca Juga

Kamis (10/12), Penambahan Kasus Corona Ibu Kota Capai 1.180 Orang

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan pejabat divaksin terlebih dahulu juga sebagai bentuk tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan program vaksinasi COVID-19.

Selain para pejabat, Anshory juga mengusulkan para tokoh agama dan tokoh masyarakat juga menjadi prioritas pertama divaksinasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin yang saat ini masih menunggu izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Mohon disampaikan kalau ada rapat dengan presiden. Pejabat dan tokoh-tokoh didahulukan agar masyarakat bilang pemimpin kami tidak ragu, maka kami ikuti," ucapnya dikutp Antara

vaksin
Salah satu keunggulan utama Sinovac adalah dapat disimpan di lemari es standar pada suhu 2-8 derajat Celcius. (Foto: 123RF/IBRAHIM SERVET TURAN)

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin yang pada tahap pertama akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan.

"Hal itu sesuai dengan rekomendasi Indonesia Technical Advisory Group for Imunitation dan WHO SAGE. Bila ketersediaan vaksin terbatas di awal, maka sasarannya adalah kelompok berisiko," tuturnya.

Terawan mengatakan Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 yang akan disuntikkan kepada para tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali dipilih vaksinasi tahap pertama karena memiliki populasi penduduk yang lebih besar dan kasus positif yang tinggi.

Sementara 1,8 juta dosis vaksin yang datang tahap kedua akan diberikan kepada para tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali. (*)

Baca Juga

Sakit Mata, Gejala Baru COVID-19

#COVID-19 #Vaksin Covid-19 #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar Aturan
Pemerintah sudah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta, serta menyarankan kepada pengelola SPBU swasta untuk membeli BBM dari Pertamina Patra Niaga.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 19 September 2025
Politikus Kritik Perintah Menteri ESDM Jika Impor Minyak Satu Pintu Lewat Pertamina, Langar  Aturan
Indonesia
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Idrus mendesak OJK dan Himbara untuk berinovasi dalam menyalurkan kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Dorong OJK Perketat Pengawasan Bank Himbara dan Prioritaskan Kredit UMKM
Indonesia
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Perlindungan saksi dan korban tidak cukup hanya dipandang sebagai tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Revisi UU LPSK Dorong Restitusi Diperluas Hingga Pemulihan Hak Korban secara Menyeluruh
Indonesia
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Sebagai solusi, pemerintah juga memberi kesempatan kepada SPBU swasta untuk membeli bahan bakar dasar (base fuel) dari Pertamina
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
DPR Sebut Stok BBM Aman, Kelangkaan di SPBU Swasta Hanya Terjadi di Jabodetabek
Indonesia
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Baleg DPR menilai partisipasi publik sangat penting dalam proses pembahasan.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
Ketua Baleg DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Dibahas Tahun ini, Tekankan Transparansi Publik
Indonesia
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Curah hujan ekstrem ini diperkirakan setara dengan volume hujan satu bulan, namun dapat turun hanya dalam satu hari
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Pemerintah Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Canggih Berbasis Integrasi Data
Indonesia
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Di dalam negeri, tantangan utamanya adalah penurunan kualitas demokrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 September 2025
Bukan Tugas Enteng, Menkopolkam Djamari Chaniago Diharap Jaga Stabilitas Politik dan Keamanan di Tengah Krisis Kepercayaan Publik
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
PBB menemukan anggota dewan terlibat dalam korupsi.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : PBB Nyatakan DPR Ilegal karena Terindikasi Korupsi Sistematis
Indonesia
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Ada 5.000 unit dapur proyek MBG yang belum ada dapur fisiknya atau fiktif.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
Temuan Ribuan Dapur Fiktif Program MBG, BGN Didesak Buka Daftarnya ke Publik
Indonesia
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Perdebatan soal istilah “orang hilang” atau “orang yang belum kembali” tidaklah penting, karena yang utama adalah memastikan mereka kembali ke keluarganya.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 September 2025
DPR Tegaskan Negara Wajib Pulangkan 3 Demonstran yang Masih Hilang ke Keluarganya
Bagikan