Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Januari 2021
Dituduh Genosida Pada Uighur, Tiongkok Jatuhkan Sanksi Pada Pejabat Era Trump

Istana Kekaisaran Tiongkok di Beijing. (Foto:

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Buntut dari kebijakan terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, pada Selasa (19/1), yang secara resmi menyebut kebijakan pemerintah Tiongkok yang menarget etnis Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat laut Xinjiang sebagai genosida, Pemerintah China membalas dengan menjatuhkan sanksi pada pejabat AS era Trump.

Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya. Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri China mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.

Baca Juga:

Langkah Cepat Biden Usai Bersumpah Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat

Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.

Selain Pompeo, pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.

Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.

Dilansir VOA Indonesia, Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.

"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," kata Pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council Brian O'Toole.

Peta Republik Rakyat Tiongkok. (Foto: Tangkapan Layar)
Caption

Ia menegaskan, China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.

China berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.

"Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain. Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Baca Juga:

Biden Diyakini Pilih Jalan Untungkan Banyak Negara Dalam Kebijakan Ekonomi

#Tiongkok #China #Amerika Serikat
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Contek China Kembangkan Kereta Api
Indonesia masih tertinggal dan berharap kunjungan ini menghasilkan kesepahaman dengan pemerintah, industri, dan investor China
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
Indonesia Contek China Kembangkan Kereta Api
Indonesia
AS Kerahkan Kapal Induk ke Karibia, Venezuela Mobilisasi 200.000 Personel Militer
Majelis Nasional Venezuela mengesahkan undang-undang yang dirancang untuk memperkuat strategi pertahanan nasional di tengah meningkatnya aktivitas militer AS.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 November 2025
AS Kerahkan Kapal Induk ke Karibia, Venezuela Mobilisasi 200.000 Personel Militer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cara Menkeu Purbaya Guyur Dana ke Perbankan untuk Bantu Kredit Rakyat Rupanya Ditiru China
Beredar isu di media sosial yang menyebut China mengikuti program penyaluran uang untuk perbankan nasional seperti yang dilakukan Menkeu Purbaya di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 11 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Cara Menkeu Purbaya Guyur Dana ke Perbankan untuk Bantu Kredit Rakyat Rupanya Ditiru China
Dunia
Shut Down Pemerintahan masih Lanjut, Ribuan Penerbangan di AS Dibatalkan
Para pengatur lalu lintas udara (air traffic controllers) mulai melaporkan kelelahan.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
  Shut Down Pemerintahan masih Lanjut, Ribuan Penerbangan di AS Dibatalkan
Indonesia
AS Kembali Percaya Ekspor Udang Indonesia Setelah Diterpa Isu Radioaktif Cs-137
Ekspor dilakukan secara bertahap dengan total tujuh kontainer berisi 106 ton udang senilai Rp 20,4 miliar.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
AS Kembali Percaya Ekspor Udang Indonesia Setelah Diterpa Isu Radioaktif Cs-137
Dunia
Zohran Mamdani Resmi Terpilih sebagai Wali Kota New York, Tercatat sebagai Termuda dan Prokemerdekaan Palestina
Dikenal sebagai salah satu tokoh publik di Amerika Serikat yang secara konsisten dan terbuka menyuarakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat Palestina.
Dwi Astarini - Rabu, 05 November 2025
Zohran Mamdani Resmi Terpilih sebagai Wali Kota New York, Tercatat sebagai Termuda dan Prokemerdekaan Palestina
Dunia
AS Akan Lakukan Uji Peluncuran Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Pihak pangkalan menyebut uji coba tersebut sebagai kegiatan “rutin” yang “telah dijadwalkan bertahun-tahun sebelumnya.”
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 November 2025
AS Akan Lakukan Uji Peluncuran Rudal Balistik Antarbenua Minuteman III
Dunia
Mantan Wapres Amerika Serikat Dick Cheney Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun
Cheney merupakan bagian dari pemerintahan Republik di bawah Presiden George W Bush dan menjadi sosok sentral dalam invasi Irak pada 2003 oleh AS dan aliansinya.
Dwi Astarini - Selasa, 04 November 2025
 Mantan Wapres Amerika Serikat Dick Cheney Meninggal Dunia di Usia 84 Tahun
Dunia
Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Pemerintahan Trump disebut kejam karena tak memperhatikan rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
  Program Bantuan Pangan Dihentikan, Setengah dari Negara Bagian AS Gugat Pemerintahan Donald Trump
Dunia
Gedung Putih Klaim PM Jepang Sanae Takaichi Janji Menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian
Setidaknya ada tiga hal penting yang didapat Trump sebagai oleh-oleh: pujian, kesepakatan investasi, dan janji dukungan untuk nominasi Hadiah Nobel Perdamaian.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Gedung Putih Klaim PM Jepang Sanae Takaichi Janji Menominasikan Presiden AS Donald Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian
Bagikan