Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Buntut dari kebijakan terakhir pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat, pada Selasa (19/1), yang secara resmi menyebut kebijakan pemerintah Tiongkok yang menarget etnis Muslim Uighur dan minoritas lainnya di wilayah barat laut Xinjiang sebagai genosida, Pemerintah China membalas dengan menjatuhkan sanksi pada pejabat AS era Trump.
Langkah yang diumumkan pada Rabu (20/1) itu merupakan tanda kemarahan China, terutama atas tuduhan yang dibuat Pompeo pada hari terakhirnya. Dalam penolakan yang mencolok atas hubungannya dengan Washington di bawah Trump, kementerian luar negeri China mengumumkan sanksi itu dalam sebuah pernyataan yang muncul di lamannya sekitar waktu Biden mengambil sumpah presiden.
Baca Juga:
Langkah Cepat Biden Usai Bersumpah Jadi Presiden ke-46 Amerika Serikat
Pompeo dan yang lain dinilai telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian langkah gila, dengan mencampuri urusan dalam negeri China, merongrong kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS.
Selain Pompeo, pejabat lain yang sedang lengser dan mantan pejabat Trump yang dijatuhi sanksi termasuk kepala perdagangan Peter Navarro, Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien dan John Bolton, Menteri Kesehatan Alex Azar, duta besar PBB Kelly Craft, dan mantan ajudan utama Trump, Steve Bannon.
Sebanyak 28 mantan pejabat dan anggota keluarga dekat akan dilarang memasuki China daratan , Hong Kong atau Makao, dan perusahaan serta institusi yang terkait dengan mereka dilarang melakukan bisnis dengan China.
Dilansir VOA Indonesia, Pompeo dan lainnya yang diberi sanksi tidak menanggapi permintaan komentar. Departemen Luar Negeri AS juga tidak menanggapi.
"Saya menduga mereka akan kembali menerapkan kasus-per kasus daripada pembatasan yang dirumuskan dengan baik," kata Pakar sanksi di wadah pemikir Atlantic Council Brian O'Toole.
Ia menegaskan, China telah menjatuhkan sanksi kepada anggota parlemen AS dalam setahun terakhir, tetapi menargetkan mantan dan pejabat AS yang sedang lengser adalah ekspresi penghinaan yang tidak biasa.
China berulang kali menolak tuduhan pelanggaran di wilayah Xinjiang, di mana tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lain ditahan di kamp-kamp.
"Pompeo membuat begitu banyak kebohongan dalam beberapa tahun terakhir, dan ini cuma kebohongan besar lain. Politisi AS ini terkenal karena berbohong dan menipu, membuatnya jadi bahan tertawaan dan seorang badut," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.
