Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 04 November 2022
Dilema PPP Jelang Pemilu 2024, Pilih Ganjar, Anies atau Kader KIB

Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono dan Arsul Sani saat ditemui wartawan di Kantor Pusat DPP PPP, Jakarta Pusat, Senin (26/9). Foto: MP/Kanu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini masih sibuk dengan perbedaan sikap politik DPP PPP dengan basis partai di daerah terkait dengan sosok calon presiden (capres) yang akan diusung di Pilpres 2024.

Plt Ketua Umum PPP, Mardiono sebelumnya telah menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo. Langkah itu didukung oleh beberapa daerah yang ikut mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar. Namun, ada juga beberapa daerah yang menyatakan dukungan capres kepada Anies Baswedan.

Baca Juga

Mardiono Optimistis Perolehan Suara PPP di Papua Meningkat

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menilai di internal PPP sedang terjadi upaya split ticket voting, di mana terjadi perbedaan pilihan politik pengurus DPP PPP dengan basis pemilihnya.

Situasi ini mengulang peristiwa yang sama di Pemilu 2019. Saat itu PPP mendukung Joko Widodo (Jokowi) sedangkan basis pemilihnya lebih dekat dengan kelompok yang mendukung Prabowo Subianto.

Menurut Arifki, risiko PPP yang hampir gagal masuk parlemen di Pemilu 2019, berpotensi terulang kembali pada Pemilu 2024.

“PPP dukung Ganjar sebagai capres pilihan realistis karena salah satu kandidat capres yang memiliki popularitas yang bagus untuk Pilpres 2024. Tetapi, apakah pemilih PPP lebih dekat Ganjar atau capres lainnya?" kata Arifki dalam keterangannya, Jumat (4/10).

"Pemilu yang dilaksanakan secara serentak, PPP tentu tidak hanya memperhatikan capres yang didukung, namun juga dampaknya terhadap suara partai," tambahnya.

Arifki mengamini, saat ini PPP berada dalam pilihan sulit, sebagai salah satu anggota partai koalisi pemerintah yang kadernya ada di kabinet Jokowi.


Baca Juga

Kader PPP Deklarasikan Ganjar Pranowo Capres 2024

Pasalnya, mendukung capres di luar pemerintahan menjadi pilihan yang dilematis. Apalagi PPP juga sudah mendeklarasikan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Arifki, ada beberapa kemungkinan yang terjadi dengan PPP di Pilpres 2024 terkait dukungan capres. Pertama, PPP mendukung kader potensial yang berasal dari KIB untuk maju sebagai capres dan cawapres.

"Kedua, PPP mendukung Ganjar sebagai capres, hal ini memperkuat KIB sebagai koalisi yang dipersiapkan untuk Ganjar," ujarnya.

Kemudian yang ketiga, PPP masih berkemungkinan mencari figur lain yang sesuai dengan keinginan pemilihnya. Pilihan ini, kata Arifki, sulit diputuskan oleh elite PPP, karena posisi yang diambil ini akan merusak narasi KIB atau dukungan terhadap Ganjar di tahun 2024.

“PPP itu di tahun 2024 sangat dilema. Memperjuangkan capres yang didukung elite DPP PPP atau menghitung nasib partai jika salah mendukung capres," tuturnya.

Dikatakan Arifki, pilihan-pilihan yang diambil oleh PPP akan berpengaruh dengan keberanian beberapa caleg untuk maju sebagai calon anggota DPR RI.

"Risikonya lebih besar dari pada maju sebagai caleg DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi, di balik ketidakpastian PPP di tahun 2024 yang berpotensi tidak lolos parlemen. Semua itu lagi-lagi tergantung dari capres yang didukung PPP," tutup Arifki. (Pon)

Baca Juga

Puan Maharani Segera Temui PAN dan PPP

#Partai Persatuan Pembangunan (PPP) #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Bagikan