Demokrat Ingin Keluar dari Koalisi Prabowo-Sandi, Begini Sikap TKN


Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate. (Dok. Nasdem/re1)
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menunggu sikap resmi Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono terkait keinginan keluar dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno.
Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan pernyataan resmi dari SBY terkait hal tersebut.

"Tapi juga tentu sikap politik itu di BPN seperti apa. Kalau memang PD mau membuka peluang itu secara tegas. Kan yang dia bilang baru rasa, keinginan PD itu perlu juga dituangkan sikap politik mereka dengan tegas bilang 'kami berhenti dari koalisi Prabowo-Sandi'. Bukan satu dua elitenya. Mereka bergabung BPN itu melalui dokumen, dukungan formal secara organisatoris. Keluarnya PD dari BPN juga harus secara formal, datang dari pucuk pimpinan dari SBY, bukan dari anak buah. Pak SBY kan belum sampai hari ini membuka ruang," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate kepada wartawan, Sabtu (8/6)
Plate mengatakan, sikap politik Partai Demokrat tak bisa disampaikan hanya oleh segelintir elite. Sikap resmi harus datang dari sang ketum dan secara organisatoris. Mengingat, hal yang sama juga dilakukan saat bergabung dengan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.
"Karena proses di BPN sampai sekarang ini masih berlangsung. Berulang kali pimpinan sekjen PD mengatakan koalisi mereka sampai pilpres berakhir," jelasnya.
"Kalau menang diteruskan, kalau kalah tidak tahu apakah masih terus ataukah tidak, jadikan masih ada kerancuannya. Kecuali sekarang ada pernyataan dari Pak SBY. Bukan dari segelintir elite," ujarnya.
Politikus NasDem itu mengatakan jika sikap resmi dari Partai Demokrat sudah disampaikan, maka pihaknya pun akan dengan terbuka membuka peluang kerja sama.

"Kami buka ruang kerja sama. Tapi perlu disamakan kesamaan konteks koalisinya. Tapi terbuka di sini, di sana belum tertutup," kata Plate.
Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) menyebut hubungannya dengan Koalisi Adil Makmur yang mengusung Capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terganggu. Demokrat pun merasa tidak lagi berkoalisi dengan 02. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin

Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi

Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD

Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting

Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen

Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi

AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan

Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital

Prabowo Akui 'Kurang Baik' Komunikasi Publik, Demokrat: Justru Itu Kelebihannya

Dalam Kongres Partai Demokrat, Prabowo Sebut Kader Gerindra Nakal-Nakal
