Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 30 November 2021
Buruh Ancam Mogok Kerja Jika Gubernur Khofifah Berkhianat

Buruh saat bertahan di Jalan Basuki Rahmad Surabaya. Foto: MP/Budi Lentera

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Massa buruh yang tetap bertahan di depan gedung Negara Grahadi, Surabaya, akhirnya ditemui oleh Sekda Provinsi Jawa Timur, Heru Cahyono.

Korlap aksi buruh, Jazuli mengatakan, dari pertemuan itu ada beberapa kesepakatan dari pimpinan-pimpinan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Jawa Timur di antaranya, Gubernur Jatim mengakomodir kenaikan UMK 2022 seluruh Kab/Kota.

Baca Juga

Gubernur Khofifah Tidak Aspiratif, Ribuan Buruh Ancam Nginap di Gedung Grahadi

"Perusahaan yang tidak mampu membayar UMK dapat mengajukan penangguhan pembayaran UMK tahun 2022," kata Jazuli.

Kenaikan upah tahun 2022, lanjut Jazuli, juga akan diputus Gubernur Jatim, Khofifah pada malam ini.

"Tapi, jika Gubernur Jawa Timur kembali mengkhianati buruh, maka buruh akan melakukan mogok kerja masal pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2021," tutup Jazuli.

Usai melakukan pertemuan tersebut, ribuan buruh yang semula bertahan di depan Grahadi, jalan Gubernur Suryo, justru bergeser dan memblokade jalan Basuki Rahmat Surabaya. Alhasil, kemacetan berdampak pada jalan jalan protokol di Surabaya.

Buruh saat bertahan di Jalan Basuki Rahmad Surabaya
Buruh saat bertahan di Jalan Basuki Rahmad Surabaya. Foto: MP/Budi Lentera

Namun, pada pukul 19.30, setelah dilakukan tindakan secara persuasif oleh pihak kepolisian, akhirnya massa membubarkan diri, namun sebag6ain ada yang kembali di Grahadi untuk menunggu hasil keputusan Khofifah.

Sementara itu. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Akmad Yusep Gunawan menyampaikan, jika aksi buruh hari ini berjalan kondusif.

"Untuk aksi hari ini yang dilakukan oleh serikat buruh dan para pekerja. Sejak pukul 08.00 hingga malam ini secara umum berjalan kondusif, dan semua bisa dikendalikan. Hanya terjadi kemacetan saja," kata Yusep Gunawan.

Yusep menambahkan massa buruh yang datang hari ini, berasal dari Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Tuban, Lamongan dan Gresik.

"Dan alhamdulillah tadi berkomitmen untuk membubarkan secara baik. Dan saat ini kepolisian mengantar buruh ke Sidoarjo, Gresik, maupun Pasuruan, Mojokerto. Kami mohon maaf kepada masyarakat Kota Surabaya yang terganggu aktivitasnya atas kegiatan aksi buruh. Namun tetap kita jaga gotong royong dan kebersamaan untuk menjaga Kamtibmas," tutup Yusep. (Budi Lentera/ Surabaya)

Baca Juga

UMK Solo Cuma Naik 1 Persen, Gibran: Cukup Oke Dibandingkan Kota Lain

#Buruh #Demo Buruh #Khofifah Indar Parawansa
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Massa buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) tuntut sahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Pro Buruh di depang Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 November 2025
Aksi Demo Buruh KASBI Tuntut Sahkan UU Ketenagakerjaan Pro Buruh di Gedung DPR
Indonesia
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Demo buruh sedang berlangsung di sekitar MPR/DPR RI. Sejumlah rute Transjakarta pun harus dialihkan akibat aksi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 06 November 2025
Ada Demo Buruh di Sekitar MPR/DPR, ini Daftar Rute Transjakarta yang Dialihkan
Indonesia
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Aksi hari ini di depan Gedung DPR digelar kelompok buruh Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Aksi Buruh di DPR Dilarang Bakar Ban, Warga Diimbau Menghindar Cari Jalur Alternatif
Indonesia
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Sektor pertanian berkontribusi sebesar 28,15 persen dalam penyerapan tenaga kerja di Agustus 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Sektor Pertanian Paling Banyak Serap Tenaga Kerja, 146,54 Juta Orang Indonesia Bekerja Sebagai Buruh
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Berita Foto
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Saan Mustopa (kiri) dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini (kanan) memimpin rapat audiensi dengan serikat pekerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 30 September 2025
Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan
Indonesia
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
DPR akan membuat undang-undang baru tenaga kerja sesuai dengan putusan MK
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh
Indonesia
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Petinggi Partai Buruh Said Salahudin menjelaskan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 memerintahkan agar adanya pembentukan UU baru tentang Ketenagakerjaan, bukan revisi terhadap UU yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 September 2025
DPR Janji Bikin UU Baru Ketenagakerjaan, Ada 17 Isu Baru Diminta Buruh
Berita Foto
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Aksi unjuk rasa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (22/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 22 September 2025
Aksi Demo Buruh KSPI dan Partai Buruh di Depan Gedung DPR Desak RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Gedung MPR/DPR RI, Senin (22/9). Mereka menolak upah murah dan meminta sistem outsourcing dihapus.
Soffi Amira - Senin, 22 September 2025
Buruh Kepung Gedung MPR/DPR Hari ini (22/9), Tolak Upah Murah dan Minta Sistem Outsourcing Dihapus
Bagikan