Bupati Cianjur Kena OTT KPK, Begini Reaksi Mendagri Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
MerahPutih.Com - Bupati Cianjur, Jawa Barat, Irvan Rivano Muchtar terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait upaya penyuapan. Atas penangkapan kepala daerah tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo angkat bicara.
Mendagri Tjahjo berharap Bupati Cianjur bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum yang dijalaninya.
"Sebagai Mendagri dan sebagai pribadi, jujur saya sedih masih ada OTT (kepala daerah). Saya berharap yang bersangkutan kooperatif terkait pemeriksaan oleh KPK, dengan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah sampai berkekuatan hukum tetap nantinya," kata Tjahjo Kumolo di sela-sela kunjungan kerjanya di Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Rabu (12/12).
Tjahjo mengatakan dirinya tidak berhenti mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, untuk waspada terhadap hal-hal yang berpotensi korupsi.
Dalam berbagai kesempatan, Tjahjo selalu menyampaikan kepada seluruh pejabat daerah untuk berhati-hati dalam urusan perencanaan anggaran, dana hibah, dana bansos, retribusi pajak, perizinan, serta pembelian barang dan jasa di pemda.
"Mari kita hindari dan ikuti mekanisme sesuai aruran dan etika yang ada. Pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semangat progresif revolusioner semua pihak," tegas Mendagri.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagaimana dilansir Antara mengatakan banyaknya kasus korupsi di daerah antara lain dapat ditekan dengan pengubahan sistem politik pemilihan kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota.
Sistem pemilihan kepala daerah tidak langsung atau ditunjuk oleh DPRD untuk tingkat kabupaten dan kota dinilai dapat mengurangi biaya politik pilkada.
"Memang ada pemikiran bahwa akan dikurangi jumlah pilkada, katakanlah bupati (nanti) dipilih oleh DPRD. Itu juga suatu solusi juga, mungkin lebih kecil risikonya dibanding sekarang ini (pilkada langsung)," kata Wapres kepada wartawan di Istana Wapres Jakarta, Selasa (11/12).
Menurut JK, dengan banyaknya pemilihan umum seperti saat ini, biaya politik yang dikeluarkan partai, calon kepala daerah dan caleg DPRD juga semakin besar.
"Makin banyak pemilu, makin banyak ongkos, makin banyak (korupsi). Sehingga kalau semua level pilkada ada, kemudian kampanye makin lama, makin banyak ongkos juga. Jadi makin banyak ongkos, banyak orang korup untuk mengembalikan modal," jelas Wapres Jusuf Kalla.
Bupati Cirebon menambah daftar panjang kepala daerah yang tertangkap tangan oleh KPK akibat terlibat dalam dugaan kasus korupsi.
KPK mengamankan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar bersama lima orang lainnya dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Cianjur, Rabu. Penangkapan tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan bukti awal terjadi transaksi suap kepada penyelenggara negara.(*)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Paham Aturan, PAN Yakin Taufik Kurniawan Bakal Mundur Dari Wakil Ketua DPR
Bagikan
Berita Terkait
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Momen Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK
Bupati Ponorogo dan Anak Buahnya Tiba di KPK, Enggan Komentar soal Promosi Jabatan
KPK Ungkap OTT Bupati Ponorogo Terkait Mutasi dan Promosi Jabatan
KPK Tangkap Bupati Ponorogo
KPK Amankan Dokumen dan CCTV Usai Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
KPK Duga Legislator NasDem Satori Terima Duit Selain CSR BI-OJK, Dipakai Buat Beli Mobil
Laporkan Kekayaan Rp 3,08 Triliun ke KPK, Denny JA: Keterbukaan Adalah Spirit Kepemimpinan
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid, Lanjutkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi
Gubernur Riau Pakai Duit Pemerasan Buat Jalan Jalan ke Luar Negeri