BPN Minta Bawaslu Berani Tindak Luhut
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade. Foto: MP/Kanugrahan
MerahPutih.com - Beredar video Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberikan amplop kepada Kiai Zubair Muntasor di Madura beberapa hari lalu, untuk datang ke TPS mendukung salah satu paslon di Pilpres 2019.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade, sangat menyayangkan sikap Luhut tersebut. Hal yang dilakulan Luhut, kata Andre, justru menunjukkan pejabat negara melakukan money politics yang dilarang oleh Undang-Undang Pemilu.
"Ini tidak mendidik, Bawaslu harus berani menindak Pak Luhut. Jelas menyuruh orang mendukung salah satu paslon dengan memberikan uang itu money politics," kata Andre dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (5/4).
Menurut Andre, Bawaslu sebagai lembaga pengawas harus menunjukkan netralitasnya. Jangan berani hanya menindak kesalahan yang dilakukan oleh orang yang tidak mendukung pasangan petahana saja.
BACA JUGA
Dituding Kasih Amplop ke Kiai, Luhut: Itu Sudah Biasa
Anies Pastikan Jakarta Tenang dan Damai Saat Pemilu 2019
Ma'ruf Amin Bocorkan Rahasia Mengalahkan Jokowi
"Iya dong harus bernani netral, saya yakin Bawaslu itu diisi oleh orang-orang kredibel. Jangan sampai hanya menindak kepada pejabat publik yang dukung oposisi saja, padahal jelas ini membagikan uang untul mendukung salah satu paslon," jelasnya.
Menurut Andre, apa yang dilakukan Luhut itu kurang etis karena di depan orang banyak. Pasalnya, seorang kiai atau ulama dimuliakan bukan disuruh untuk memilih paslon tertentu dengan memberikan uang, apalagi sampai direkam.
"Jelas menurut saya para ulama dan para kiai itu kita harus hormati, bukan dikasih uang dengan meminta dukung paslon tertentu," tandas Andre. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Luhut Puji Kekompakan SBY, Jokowi Hingga Prabowo di Tengah Ketidakhadiran Megawati
Dicalonkan jadi Dubes Jepang, Adik Luhut Tekankan Kerja Sama di Bidang Strategis
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Luhut Sebut China Tunggu Perpres Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Ingin Segera Joint Study
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Saksi Hidup 10 Tahun Jadi Pembantu Jokowi, Luhut: Jangan Mempersulit Pemerintahan Prabowo
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Gibran, Fadli Zon Hingga Luhut Panjaitan Bakal Beri Materi ke Kepala Daerah
Imbas Program Makan Bergizi Gratis, Jatah Dana Desa Mau Naik Jadi Rp 8 Miliar
Danantara Bakal Bikin Perusahaan Milik Negara Bekerja Lebih Efisien dan Transparan