Bawaslu Konsolidasi Pengawas di Daerah Lakukan Sinkronisasi Data DPT
Mula Akmal - Minggu, 02 Juli 2023
Sidang pembacaan putusan penyelesaian sengketa proses Pemilu 2024, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube Bawaslu RI di Jakarta, Jumat (4/11). ANTARA/Tri Meilani Ameliya.
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) melakukan konsolidasi pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat provinsi yang bersumber dari data pengawasan tingkat kabupaten/kota.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mewanti-wanti agar melakukan sinkronisasi data sehingga hasilnya menggambarkan laporan hasil pengawasan dengan jelas dan aktual.
Baca Juga:
Ketua Bawaslu Pingsan saat Hadiri HUT ke-77 Bhayangkara, Sekarang Sudah Sadar
"Penetapan DPT nasional adalah momentum bersama, di mana Bawaslu diuji kualitas hasil pengawasan pemilu. Karena (itu) akan berkorelasi dengan salah satu pilar yang menyangkut hak pilih warga negara," kata Lolly yang dikutip di Jakarta, Minggu (2/7).
Lolly mengungkapkan, konsolidasi penting untuk menghasilkan berbagai informasi pengawasan DPT yang terkini dan teraktual yang terjadi di seluruh provinsi.
"Diharapkan akan bergerak terus untuk melakukan kerja terbaik dengan Bawaslu RI (pusat) menyiagakan proses penetapan DPT nasional pada 2 Juli 2023," tegas perempuan peraih magister hukum dari Universitas Pakuan Bogor tersebut.
Dia pun meminta untuk melakukan sinkronisasi data secara berjenjang dari tingkat bawah.
"Mulai dari tingkatan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) sampai dengan Bawaslu Provinsi ini menggambarkan kualitas kerja pengawas pemilu hasil analisis. Cara mengeceknya provinsi terbuka menyampaikan masalah yang ada," tutur mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini.
Baca Juga:
Bawaslu Beberkan Sejumlah Ancaman Nonmiliter saat Pemilu 2024
Lolly menegaskan, perlu menindaklanjuti hasil pengawasan beberapa kabupaten/kota yang diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilu.
"Sikap Bawaslu jika ditemukan proses yang tidak benar maka harus dilakukan proses penanganan pelanggaran jika memang datanya tidak benar dari KPU," terangnya.
Untuk itu, dia mengingatkan agar cermat dalam melakukan analisis data pengawasan penyusunan DPT.
"Penting untuk analisis data yang sudah dikompilasi. Jangan sampai tegas tetapi data tidak jelas," ucap Lolly. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Istana Tidak Bakal Ikut Campur Soal Larangan Dokumen Capres Cawapres Dikunci KPU
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
