Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 Maret 2021
Bansos Tunai Telat Cair, DPRD Soroti Kinerja Pemprov DKI

Pecairan Bansos Tunai. (Foto: Pemprov DKI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta mengeluhkan kinerja Pemprov dalam pendistribusian bantuan sosial tunai (BST) ke warga terdampak COVID-19. Sebab hingga bulan ketiga bansos BST tahap kedua belum juga dikirim ke penerima.

Anggota DPRD DKI Fraksi PAN, Lukmanul Hakim mendesak Dinas Sosial (Dinsos) DKI agar mempercepat penyaluran dana BST bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Baca Juga:

Pemprov DKI Janji BST Tahap Dua dan Tiga Cair Bulan Ini

"Saya mohon dipercepat lah, diperjelas jadwalnya. Kasihan ini rakyat banyak yang ekonominya susah karena pandemi," kata Lukmanul Hakim di Jakarta, Minggu (14/3).

Padahal dalam pembahasan, ucap Lukmanul, eksekutif berjanji akan mencairkan BST ke warga tepat waktu setiap bulan selam empat bulan mulai Januari, Februari, Maret, hingga April 2021.

"Tapi ini sudah pekan kedua Maret kok belum juga, jangan sampe telat lah," tegas Lukmanul.

Anggota Komisi A DRPD DKI ini meminta, Dinsos memperbaiki sistem distribusi BST, agar bantuan sebesar Rp300 ribu yang diberikan per kepala keluarga per bulan selama 4 bulan itu tepat sasaran.

"Pendataannya harus akurat, tepat sasaran untuk mereka yang benar-benar membutuhkan," imbuh pria kelahiran Aceh itu.

Ia mendapat informasi, jika banyak penerima BST yang tidak menggunakan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok sebagaimana mestinya.

"Malah saya dengar ada yang memakai dana BST untuk bayar cicilan. Nah ini jadi pertanyaan juga, mungkin ada yang salah dengan pendataan penerima dan pengawasannya," tegas Lukmanul.

Bantuan Tunai. (Foto: Antara)
Bantuan Tunai. (Foto: Antara)

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengakui pihaknya sedang melakukan pemuktahiran data penerima BST. Proses pemadanan data membuat pencairan BST tahap dua tertunda dari jadwal yang seharusnya pada Februari 2021.

"Penundaan dilakukan karena ada perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari Kota Jakarta, perubahan status perkawinan dan lain-lain," kata Ariza.

Tidak hanya itu, jumlah penerima manfaat juga ikut berkurang sebanyak 186.882 kepala keluarga (KK). (Asp)

Baca Juga:

Penjelasan Wagub DKI Terkait Alur Pengambilan Bansos Tunai

#Dana Bansos #Bansos Tunai #DKI Jakarta #Bantuan Sosial
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Menurut Pramono, Indonesia menganut negara demokrasi. Oleh karena itu, siapa saja boleh berpendapat dan berekspresi di muka umum.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Juni 2026
Demo Marak di Jakarta, Gubernur Pramono: Asal tak Rusak Fasum
Indonesia
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Orang-orang yang diduga memantik kericuhan saat eksekusi tersebut merupakan orang luar.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
Puluhan Orang Ditangkap Imbas Ricuh Pengosongan Hotel Sultan, Polisi: Mereka Dimobilisasi
Indonesia
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Aset tersebut akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
GBK Sebut Lahan Hotel Sultan Bisa Digunakan Semua Masyarakat setelah Eksekusi
Indonesia
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Pelaksanaan SPMB telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 9 Juli 2026.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Juni 2026
KPK Ikut Awasi Pelaksanaan SPMB di Jakarta, Cegah Orang Titipan dan Korupsi
Indonesia
Luhut Pasang Target Bansos Digital Mulai Jalan Kuartal IV 2026
Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) diluncurkan Oktober-November 2026. Pilot project sudah berjalan di 42 kabupaten/kota.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juni 2026
Luhut Pasang Target Bansos Digital Mulai Jalan Kuartal IV 2026
Indonesia
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat kemitraan Jakarta-Singapura dalam bidang investasi, pengembangan kawasan perkotaan, transportasi publik yang mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
Gubernur Pramono Bertemu 2 Menteri Singapura, Bahas Investasi hingga Transportasi
Indonesia
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Pungli mencederai pelaksanaan SPMB yang seharusnya berjalan bebas dari biaya.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Juni 2026
DPRD DKI Temukan Banyak Praktik Pungli dalam SPMB
Indonesia
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
SPMB 2026/2027 disiapkan untuk memastikan setiap anak di Jakarta memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan berkualitas.
Dwi Astarini - Senin, 15 Juni 2026
SPMB DKI Tampung 245.980 Murid, Disdik Pastikan tak Ada Pungutan Biaya
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Setiap tindakan kriminal harus ditindak secara tegas, jangan sampai terjadi pembiaran bagi pelaku sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat luas.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Minta Pemprov Cari Pelajar yang Lakukan Pembacokan
Indonesia
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Jika Jakarta mampu menanggung subsidi tarif Transjabodetabek, daerah penyangga tak perlu ikut berpartisipasi.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
Pembagian Beban Subsidi Transjabodetabek, Gubernur Pramono Minta Daerah Penyangga Rawat Halte
Bagikan